Sosok dr Yunus Mahatma, Dirut RSUD Ponorogo jadi Tersangka Kasus Suap Bersama Bupati Sugiri Sancoko

Ringkasan Berita:

• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap proyek pengadaan barang di RSUD Ponorogo
• Keempat tersangka adalah: Sugiri Sancoko Bupati Ponorogo, Agus Pramono (AGP) Sekretaris Daerah Ponorogo, Yunus Mahatma Direktur RSUD Dr Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto (SC) pihak swasta/rekanan RSUD Ponorogo
• dr Yunus Mahatma memiliki harta lebih banyak dibandingkan dengan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Ponorogo Agus Pramono

BANGKAPOS.COM -- OTT yang dilakukan oleh KPK pada Jumat (7/11/2025), turut menyeret dr Yunus Mahatma, Direktur RSUD Ponorogo.

Ia turut diamankan bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan yang lainnya pada OTT yang dilakukan oleh KPK.

Awalnya OTT yang dilakukan KPK terkait praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo.

dr Yunus Mahatma terlihat hadir di Gedung Merah Putih KPK bersama Sugiri dan Sekda Agus Pramono, Sabtu (8/11/2025). 

Pengembangan dari kasus suap jabatan terungkap adanya praktik lancung dalam proyek pengadaan barang di RSUD Ponorogo.

KPK mengendus dugaan suap terkait proyek di RSUD Ponorogo tahun 2024 senilai Rp 14 miliar. 

Baca juga: Sosok Najmuddin, CEO TRK Holding Hadiahi Lamborghini Rp25 Miliar saat Anak Ultah ke-9 Tahun

Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus suap proyek pengadaan barang di RSUD Ponorogo.

Mereka adalah Sugiri Sancoko Bupati Ponorogo, Agus Pramono (AGP) Sekretaris Daerah Ponorogo, Yunus Mahatma Direktur RSUD Dr Harjono Kabupaten Ponorogo, dan Sucipto (SC) pihak swasta/rekanan RSUD Ponorogo

Sosok dr Yunus Mahatma

Dokter Yunus Mahatma lahir di Blitar tahun 1964.

Pendidikan SD sampai SMP dia habiskan di Kabupaten Blitar. Sedangkan SMA di Tulungagung.

dr Yunus kemudian melanjutkan kuliah S1 Fakultas Kedokteran di Universitas Brawijaya Malang. 

Ia adalah dokter spesialis penyakit dalam (Sp. PD). 

Dokter Yunus menyelesaikan pendidikan spesialis penyakit dalam di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada tahun 2006. 

Baca juga: Biodata Antasari Azhar, Ketua KPK Era SBY Meninggal Dunia di Usia 72 Tahun, Lahir di Pangkalpinang

Dia pernah menjalani wajib kerja di daerah Aceh Besar setelah lulus spesialis.

Karier

Awalnya dr Yunus Mahatma adalah seorang PNS di Maluku, tahun 1991 sebelum reformasi. 

Saat itu dia bertugas di Dinkes Provinsi Maluku.

Kemudian menjadi kasie di Dinkes Provinsi Maluku.

Sempat menjadi kasie P2ML, pindah di kasie sarana prasarana rumah sakit dan Puskesmas. 

Kemudian 1999 pindah Kabupaten Magetan, Jatim, lantaran di Maluku ada kerusuhan. 

Saat itu di Kabupaten Magetan Mahatma hanya bertugas selama 1 tahun.

Lantaran mengambil sekolah dokter spesialis di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. 

Pasca lulus dari kuliah spesialis penyakit dalam, dia ke Aceh untuk mengabdi.

Hingga 2006 lalu, dr Yunus Mahatma kembali ke Magetan. 

2013 dia menjadi direktur di RSUD dr Sayidiman Magetan sampai 2019.

Pada 2021 dia memilih pensiun dini dan ikut asesment jadi direktur RSUD dr Harjono Ponorogo.

Sejak tahun 2022, Yunus Mahatma menjabat sebagai Direktur RSUD dr Harjono Ponorogo di Kabupaten Ponorogo. 

Capaian RSUD Ponorogo di bawah kepemimpinannya dr Yunus Mahatma:

• Tingkat hunian tempat tidur (Bed Occupancy Rate – BOR) rumah sakit meningkat dari sekitar 30 persen saat ia mulai menjabat menjadi ~60 persen. 
  sinyalponorogo.com
• Pendapatan rumah sakit naik dari sekitar Rp 90 miliar pada 2022 menjadi sekitar Rp 164 miliar pada 2024. 

Mengutip Tribunjatim Network saat wawancara 9 bulan lalu, Yunus mengatakan bahwa nama Mahatma yang melekat pada dirinya karena ayahnya adalah guru sejarah.

Mahatma Gandhi dari India, dia mengaku mungkin ayahnya terinspirasi dari situ.

Jadi Tersangka Kasus Suap Proyek di RSUD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Jumat (7/11/2025).

Kasus jual beli jabatan ini juga menyeret direktur RSUD dr Harjono Ponorogo, dr Yunus Mahatma. 

dr Yunus Mahatma hadir di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu (8/11/2025) bersama Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan Sekda Ponorogo Agus Pramono.

Pengembangan dari kasus suap jabatan terungkap adanya praktik lancung dalam proyek pengadaan barang di RSUD Ponorogo.

KPK mengendus dugaan suap terkait proyek di RSUD Ponorogo tahun 2024 senilai Rp 14 miliar. 

Pihak swasta rekanan, Sucipto (SC), diduga memberikan fee proyek sebesar 10 persen atau Rp 1,4 miliar kepada Yunus selaku Direktur RSUD. 

"YUM (Yunus Mahatma) kemudian menyerahkan uang tersebut kepada SUG (Sugiri) melalui SGH selaku ADC Bupati dan ELW selaku adik dari bupati," ungkap Asep.

Tak hanya itu, terungkap juga Sugiri menerima gratifikasi lain. 

Pada periode 2023–2025, ia diduga menerima Rp 225 juta dari Yunus. 

Selain itu, pada Oktober 2025, ia menerima Rp 75 juta dari pihak swasta berinisial EK.

Atas perkara tersebut, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. 

Sebagai Penerima:

• Sugiri Sancoko: Bupati Ponorogo.
• Agus Pramono (AGP): Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.

Sebagai Pemberi:

• Yunus Mahatma: Direktur RSUD Dr Harjono Kabupaten Ponorogo.
• Sucipto (SC): Pihak swasta/rekanan RSUD Ponorogo.

Atas perbuatannya, Sugiri dan Agus sebagai penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 dan/atau Pasal 12B UU Tipikor.

Sementara Yunus dan Sucipto sebagai pemberi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan/atau Pasal 13 UU Tipikor.

KPK pun telah menahan para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 8 November 2025 sampai 27 November 2025 di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih, KPK.

Harta Kekayaan dr Yunus

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, dr Yunus Mahatma tercatat memiliki total kekayaan Rp 14,54 miliar, setelah dikurangi utang Rp 800 juta. 

Angka tersebut, lebih tinggi dari Bupati Sugiri Sancoko (Rp 6,3 miliar) dan Sekda Agus Pramono (Rp 8,8 miliar).

Rincian kekayaan dr Yunus meliputi:

• Tanah dan bangunan: Rp 9,25 miliar
• Alat transportasi dan mesin: Rp 1,11 miliar
• Kas dan setara kas: Rp 4,7 miliar
• Harta lainnya: Rp 250 juta
• Harta bergerak lainnya: Rp 25 juta

Aset properti tersebar di Kota Madiun, Surabaya, dan Karanganyar. Ia juga memiliki dua mobil pribadi: Honda HR-V 2021 dan BMW 320 2023.

Kronologi Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPK

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, mulai terkuak. 

Operasi senyap yang berlangsung pada Jumat (7/11/2025) sore itu, diduga terkait praktik suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemkab Ponorogo dan menyeret 13 orang, termasuk pejabat dan pihak swasta.

Sekitar pukul 16.45 WIB, 10 penyidik KPK tiba di rumah dinas Bupati Ponorogo (Pringgitan), menggunakan 3 mobil berwarna hitam berplat luar daerah. 

Mereka langsung menuju pos jaga timur, dan menanyakan keberadaan empat orang dekat Bupati Sugiri.

Sempat terjadi ketegangan antara penyidik dan satpam, karena belum ada identifikasi resmi. 

Namun, setelah salah satu orang yang dicari keluar dari pintu timur dan dirangkul penyidik, surat resmi dari KPK ditunjukkan. 

Satpam akhirnya mereda setelah mengetahui identitas para penyidik.

Setelah masuk ke rumah dinas, penyidik langsung mengamankan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko. 

Malam harinya, ia bersama beberapa orang dibawa ke Mapolres Ponorogo untuk pemeriksaan intensif.

Pihak-pihak yang turut diamankan antara lain:

• Sekda Ponorogo Agus Pramono
• Kabid Mutasi BKPSDM Arif Pujiana
• Elly Widodo (adik kandung Bupati Sugiri)
• Kokoh Priyo Utomo (orang kepercayaan Bupati)
• Dua pihak swasta lainnya

Pemeriksaan Lanjutan di Gedung Merah Putih

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa dari 13 orang yang diamankan, 7 orang telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk pemeriksaan lanjutan. 

KPK juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah sebagai barang bukti.

Kasus ini, diduga kuat berkaitan dengan praktik suap dalam proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Ponorogo. 

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.

(Bangkapos.com/TribunJatim.com/Tribunnews.com)