Profil Gus Irfan Menhaj yang Usulkan War Tiket Haji Karena Panjangnya Antrean: Sah-sah Saja

Ringkasan Berita:

• Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf yang disorot usai usulan war tiket Haji.
• Panjangnya antrean haji di Indonesia membuat sang Menhaj melontar ide tersebut.
• Usulan itu disampaikan dalam Pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang digelar di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4/2026).

BANGKAPOS.COM -- Inilah profil dan sosok Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia Mochamad Irfan Yusuf yang disorot usai usulan war tiket Haji.

Panjangnya antrean haji di Indonesia membuat sang Menhaj melontar ide tersebut.

Usulan itu disampaikan dalam Pembukaan Rakernas Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M yang digelar di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Baca juga: Mesin Pengering Ompreng MBG SPPG Angsana Toboali Meledak, Terungkap 2 Kejadian Serupa di Daerah Lain

Panjang antrean haji selama ini dinilai sebagai konsekuensi dari tingginya minat masyarakat yang tidak sebanding dengan kuota keberangkatan yang tersedia.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk mulai mengevaluasi sistem yang ada guna mencari solusi yang lebih efektif.

Baca juga: Siapa Cepat Siapa Dapat, War Ticket Jika Ada Tambahan Kuota Haji dari Arab Saudi

Jika menilik ke belakang, sebelum pengelolaan dana haji dilakukan secara terpusat seperti sekarang, proses pendaftaran hingga keberangkatan relatif lebih cepat dan tidak menimbulkan antrean panjang.

Namun, seiring meningkatnya jumlah pendaftar dari tahun ke tahun, antrean panjang menjadi hal yang tak terhindarkan.

Di sisi lain, pengelolaan dana haji yang semakin kompleks turut membawa dinamika baru dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji.

Dalam kesempatan tersebut, Menhaj mengungkapkan bahwa pihaknya mulai mempertimbangkan kembali apakah sistem antrean panjang masih relevan untuk dipertahankan.

“Ketika kita bicara tentang antrean haji, pemikiran kami di Kemenhaj, terutama Wamen, apakah perlu antrean yang begitu lama, apakah tidak perlu dipikirkan kembali sebelum ada BPKH,” ujarnya.

Ia juga menyinggung kondisi sebelum adanya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), di mana antrean panjang belum menjadi persoalan.

“Insya Allah tidak ada antrean. Pemerintah mengumumkan biaya haji sekian, pembukaan pendaftaran tanggal sekian sampai sekian, yang mau haji silakan membayar,” lanjutnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan kemungkinan penerapan sistem yang mirip dengan perebutan tiket atau “war tiket”.

“Semacam war ticket,” ujarnya.