Rabu, 3 Juni 2026

Reshuffle Kabinet Prabowo Menguat, Ini Faktor Penentu dan Daftar Perombakan Sebelumnya

Isu reshuffle kabinet Presiden Prabowo kembali mencuat. Pengamat menyebut ada tiga faktor utama penentu, mulai dari kinerja hingga faktor politik

Tayang:
Penulis: M Zulkodri CC | Editor: M Zulkodri
Dok istimewa/Istimewa
RESHUFFLE KABINET--Isu reshuffle kabinet Prabowo kembali ramai. Pengamat menyebut keputusan dipengaruhi faktor kinerja, kedekatan, dan politik. Publik kini menunggu kepastian dari Presiden.Foto Presiden Prabowo Subianto berfoto bersama para menteri. 

Ringkasan Berita:Isu reshuffle kabinet Prabowo kembali ramai. Pengamat menyebut keputusan dipengaruhi faktor kinerja, kedekatan, dan politik. Publik kini menunggu kepastian dari Presiden.

BANGKAPOS.COM--Isu perombakan kabinet atau reshuffle kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir.

Presiden Prabowo Subianto disebut-sebut akan mengganti sejumlah menteri dalam waktu dekat, meski belum ada kepastian resmi dari Istana.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menilai sejatinya reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Namun demikian, ia menyebut wajar jika publik ingin mengetahui kapan langkah tersebut akan dilakukan.

“Presiden memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang masuk dan keluar kabinet. Tapi wajar juga masyarakat ingin tahu kapan reshuffle dilakukan,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).

Menurut Hensa, terdapat tiga faktor utama yang biasanya menjadi pertimbangan dalam perombakan kabinet. 

Di antaranya subjektifitas like and dislike, objektifitas terkait kinerja, dan faktor politis.

Pertama adalah faktor subjektif, yakni kedekatan atau kecocokan antara presiden dan pembantunya.

Kedua, faktor objektif berupa kinerja para menteri.

Ketiga, faktor politis yang berkaitan dengan soliditas kabinet.

"Ada tiga menurut saya yang menentukan presiden melakukan reshuffle yaitu subjektifitas alias suka atau tidak suka, objektifitas terkait kinerja, dan yang paling penting politis dalam arti mengganggu soliditas kabinet atau tidak," kata Hensa.

Di sisi lain, Hensa pun mengingatkan para pejabat menyadari pentingnya meritokrasi di dalam pemerintahan agar birokrasi bisa tercipta secara profesional.

"Buat pejabat, ini penting buat pejabat di sini, kalau emang tidak bisa di bidang itu, jangan diterima kerjaan itu, jadilah pejabat yang meritokrasi," kata Hensa.

Hensa pun menilai terkadang para pejabat di Indonesia tidak menyadari persoalan meritokrasi ini.

Banyak pejabat yang menjalankan suatu jabatan tanpa mengerti tugas dan bidang dari jabatan tersebut.

Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved