Belum Terima Bansos PKH dan BPNT April 2026? Cek Status Penerima di Sini

Tayang: Senin, 20 April 2026 09:01 WIB

Penulis: Vigestha Repit Dwi Yarda | Editor: Vigestha Repit Dwi Yarda

Belum Terima Bansos PKH dan BPNT April 2026? Cek Status Penerima di Sini

Lifestyle.kompas.com

Ilustrasi Uang -- Cek status penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bulan April 2026

BANGKAPOS.COM - Cek status penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Bulan April 2026.

Bansos triwulan kedua mulai dilakukan pada pekan kedua April 2026.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Ia menuturkan bahwa pencairan kali ini berlangsung lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya.

“Sekarang setiap tanggal 10 kami menerima hasil pemutakhiran data dan itu menjadi pedoman dalam penyaluran bansos setiap bulannya. Jadi untuk triwulan kedua ini (cair) dimulai pekan kedua April,” kata Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Percepatan distribusi ini didukung oleh penggunaan sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik, sehingga pembaruan data penerima menjadi lebih cepat dan akurat.

Jika sebelumnya data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru tersedia sekitar tanggal 20 di awal triwulan, kini data sudah bisa diakses lebih awal, yakni setiap tanggal 10 pada April, Juli, dan Oktober.

Mekanisme Penyaluran Bansos

Penyaluran bantuan sosial tetap dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu:

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)
PT Pos Indonesia
Bagi penerima baru yang belum memiliki rekening bank, bantuan sementara disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

“Itu karena pembukaan rekening memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga bulan, sehingga pada tahap awal disalurkan melalui PT Pos,” ujar Saifullah Yusuf.

Setelah rekening selesai dibuat, penyaluran berikutnya akan dialihkan melalui bank-bank Himbara.

Kemensos memastikan jumlah penerima bansos reguler tetap berada di angka 18 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mengimbau agar bantuan digunakan sesuai kebutuhan utama.