Soroti Kunjungan Prabowo ke Prancis, PDIP Minta Pemerintah Buka-bukaan Soal Target Diplomasi

BANGKAPOS.COM - Intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis yang tercatat sudah tiga kali dalam waktu kurang dari lima bulan menuai sorotan tajam dari PDI Perjuangan.

Partai berlambang banteng tersebut mendesak pemerintah melalui Sekretariat Negara maupun juru bicara kepresidenan untuk transparan menyampaikan agenda, target strategis, serta hasil konkret dari setiap lawatan diplomatik tersebut agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto sudah tiga kali ke Prancis pada tahun ini, memunculkan pertanyaan dari kalangan politik, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Baca juga: Catat Waktunya! Panduan Lengkap Hari Libur Nasional Juni, Juli, dan Agustus 2026

Publik membutuhkan gambaran yang lebih utuh mengenai hasil yang ingin dicapai pemerintah dari setiap perjalanan diplomatik tersebut.

Dalam waktu dari lima bulan, Prabowo tercatat telah tiga kali melakukan lawatan ke negara Eropa tersebut.

Intensitas kunjungan yang terbilang tinggi itu dinilai perlu disertai penjelasan yang lebih terbuka kepada publik mengenai tujuan, agenda, serta capaian yang hendak diraih.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi salah satu pihak yang meminta pemerintah memberikan keterangan yang lebih rinci terkait berbagai kunjungan luar negeri Presiden.

Menurut partai berlambang banteng itu, masyarakat berhak mengetahui target strategis yang ingin dicapai dari setiap perjalanan kenegaraan yang dilakukan atas nama bangsa dan negara.

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setiap lawatan presiden ke luar negeri semestinya memiliki agenda yang jelas dan terukur, sekaligus dikomunikasikan kepada publik secara transparan.

"Ya, tentu, kunjungan luar negeri itu kan apa, tentu ada tujuannya gitu. Dan tentu, terutama di dalam dunia diplomasi ketika presiden berkunjung ke suatu negara, itu tentu harus teragenda dengan ketat, terus kemudian target-target apa yang akan dicapai, dan kemudian disampaikan kepada publik," ujar Andreas usai kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) DPRD PDI-P se-Indonesia, Sabtu (30/5/2026).

Pemerintah Diminta Menjelaskan Target Diplomasi
 
Andreas menilai perjalanan luar negeri seorang presiden bukan sekadar agenda seremonial atau kunjungan biasa.

Menurutnya, setiap perjalanan diplomatik selalu membawa misi tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional, baik di bidang ekonomi, politik, pertahanan, maupun kerja sama internasional.

Karena itu, publik perlu memperoleh penjelasan yang memadai mengenai urgensi kunjungan tersebut, termasuk manfaat konkret yang diharapkan bagi Indonesia.

Ia mengingatkan bahwa sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Soeharto, berbagai kunjungan luar negeri kepala negara selalu dibarengi dengan agenda yang padat serta sasaran diplomasi yang jelas.

Dalam konteks saat ini, Andreas menilai pemerintah melalui kementerian terkait maupun juru bicara kepresidenan perlu lebih aktif menyampaikan informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan maupun spekulasi.