Program Ketenagakerjaan Pemprov Babel Capai Target, SDM Lokal Jadi Fokus Utama

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus memperkuat sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani, berbagai program ketenagakerjaan yang dijalankan melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil mencatat sejumlah capaian sepanjang Tahun Anggaran 2025 dan 2026.

Hidayat Arsani menegaskan, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran serta menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Salah satu program yang menjadi perhatian yakni penguatan hubungan industrial melalui kegiatan pencegahan perselisihan ketenagakerjaan. Sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah berhasil merumuskan 10 rekomendasi penyelesaian perkara hubungan industrial yang berdampak pada kepentingan tingkat provinsi.

Tidak hanya itu, keberpihakan Gubernur Hidayat Arsani pada kesejahteraan pekerja sekaligus keberlangsungan usaha juga dibuktikan melalui penerbitan satu Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Kebijakan ini menjadi landasan hukum yang kuat, adil, dan berimbang bagi seluruh pihak di Bangka Belitung.

Di bawah arahan langsung Gubernur Hidayat Arsani, aspek penyiapan tenaga kerja lokal dipacu secara intensif melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Pemprov Babel berhasil mengalokasikan anggaran yang optimal untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

Tercatat, program ini sukses melatih pencari kerja, dengan rincian 64 orang melalui pendanaan APBD dan 144 orang melalui pendanaan APBN. Seluruh pelatihan berbasis kompetensi ini dipusatkan langsung di Balai Latihan Kerja (BLK) Disnaker Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk memastikan pemuda lokal memiliki daya saing tinggi di pasar kerja makro.

Ketegasan pengawasan norma kerja dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja pada masa kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani juga berdiri tegak tanpa kompromi. Melalui Program Pengawasan Ketenagakerjaan, Disnaker Babel bergerak aktif melakukan pemantauan di lapangan.

Sepanjang tahun 2025, tercatat ada 325 perusahaan yang diawasi secara intensif dalam memenuhi norma ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25 perusahaan berhasil didorong hingga mencapai tingkat kepatuhan tertinggi dan menerapkan norma kerja secara penuh sesuai dengan standar perundang-undangan.

Keberhasilan realisasi program ini menjadi bukti kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani dalam membangun Bangka Belitung tidak hanya pada infrastruktur fisik, melainkan juga peningkatan kualitas SDM, perlindungan pekerja, dan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai tonggak dalam pembangunan daerah. (*/E1)