Menjaga BBM Bersubsidi

MASYARAKAT mulai menunjukkan reaksi terhadap rencana pemerintah menaikkan harga jual BBM pada bulan April mendatang. Kontroversi berupa aksi menentang dan mendukung rencana tersebut terjadi di berbagai wilayah Tanah Air.

Belum lagi harga bahan bakar resmi naik, inflasi telah membayang. Para pedagang bahan kebutuhan pokok masyarakat di Bangka Belitung, misalnya, sudah menunjukkan sinyalemen bakal menyesuaikan harga barang dagangan sesuai biaya transportasi yang tak pelak bakal terpengaruh kenaikan harga BBM.

Tak hanya itu, tanda-tanda aksi penimbunan bahan bakar pun mulai terlihat. Aksi spekulan bahan bakar yang berusaha mencari keuntungan dari selisih harga bahan bakar sebelum dan sesudah kenaikan bisa dicurigai dari gejala tersendatnya penyaluran bahan bakar di tingkat pedagang BBM eceran pada beberapa wilayah.

Dampak ikutan dari kenaikan harga bahan bakar tersebut terjadi ketika perlu tidaknya kenaikan harga BBM masih memicu perdebatan secara nasional.
Perdebatan menjelang rencana kenaikan harga BBM serta kerumitan pemerintah mengatur dana negara untuk ongkos subsidi bahan bakar menandakan subsidi bahan bakar bagi rakyat sesungguhnya merupakan masalah krusial dan tak bisa diperlakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah dan masyarakat Babel semestinya juga mendukung upaya-upaya penyaluran BBM bersubsidi yang begitu berharga itu agar tepat sasaran.

Dalam praktiknya, masyarakat menyaksikan SPBU-SPBU di Babel nyaris tiap hari dipenuhi pengerit bahan bakar. Seperti apapun para pemegang otoritas penertiban BBM mengeluarkan peringatan, tetap saja antrean panjang para pengerit BBM menjadi warna tersendiri di tiap-tiap SPBU. BBM bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi pengguna kendaraan bermotor akhirnya dibeli lalu dijual kembali oleh pengerit dengan kutipan harga lebih tinggi dibanding harga jual yang ditetapkan pemerintah.

Di satu sisi, penyaluran bahan bakar secara eceran ini dimaklumi dengan alasan keterbatasan jumlah SPBU yang ada di wilayah-wilayah Babel. Masyarakat Babel, terutama yang bermukim di pedesaan, sangat mengandalkan BBM eceran untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar karena tempat tinggalnya yang relatif jauh dari SPBU.

Namun pada sisi lain, disparitas harga BBM industri dan BBM bersubsidi membuat mengerit BBM di SPBU menjadi bisnis tersendiri di Babel. Kita bisa menduga sebagian tambang inkonvensional timah yang beroperasi di Babel menggunakan bahan bakar yang dibeli dari pengerit BBM di SPBU.
Model penyaluran bahan bakar seperti inilah yang mesti ditinjau ulang.

Keberadaan distributor BBM resmi hingga ke pelosok daerah akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar eceran yang berharga lebih mahal dibanding harga yang sudah disubsidi negara. Kalangan industri pun harus menerima konsekuensi menggunakan BBM non subsidi untuk menjalankan usahanya.

Penggunaan bahan bakar bersubsidi yang boros antara lain juga terjadi karena banyaknya penggunaan kendaraan pribadi dibanding angkutan publik. Masyarakat, jika mampu, akan lebih suka menggunakan kendaraan bermotor pribadi dibanding menumpang mobil-mobil angkutan umum yang jumlah, jalur dan waktu layanannya terbatas. Pilihan berjalan kaki untuk menempuh jarak pendek pun dirasa tak nyaman lantaran keterbatasan fasilitas pedestrian yang memadai dan menyenangkan bagi pejalan kaki.

Sembari menunggu keputusan pemerintah terhadap nasib harga BBM, alangkah baiknya jika pemerintah serta para pemegang kepentingan penyaluran BBM mulai mengevaluasi dan mengambil langkah-langkah tepat untuk menghindari penyelewengan penyaluran dan pemborosan BBM bersubsidi. (*)