Menyoal Tilang Plat Non BN

Oleh: Muhammad Adha Al Kadri
Akademisi

**
Baru-baru ini, ada hal yang cukup menarik perhatian untuk kita perbincangkan, yakni seputar rencana Pemerintah Kabupaten Bangka yang akan melakukan tilang di tempat bagi kendaraan yang berplat non BN. Rencana ini didasari oleh banyaknya kendaraan baik roda dua maupun roda empat di Kabupaten Bangka, menggunakan plat nomor kendaraan dari luar Bangka. Hal tersebut tentu saja dianggap merugikan daerah. Pasalnya, pajak kendaraan luar yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak masuk ke kas daerah, namun ke tempat asal kendaraan (Rakyatpos.com, 4 Maret 2014).

Rencana yang cukup beralasan, karena tentunya pemerintah Kabupaten Bangka ingin adanya pemasukan lebih yang masuk ke kas daerah melalui pajak kendaraan bermotor. Pajak yang tentunya sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Bangka.

Namun ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penting dari rencana melakukan tilang di tempat bangi kendaraan yang berplat non BN. Bahwa Kabupaten Bangka adalah wilayah dengan sektor pariwisata. Hal ini tentunya menjadikan wilayah ini menjadi tujuan utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bangka. Tidak hanya itu, Kabupaten Bangka merupakan salah satu wilayah yang menjadi primadona bagi investor, terutama investor yang bergerak dibidang pariwisata untuk menanamkan modalnya.

Artinya, adanya rencana kebijakan plat non BN ini secara tidak langsung akan berdampak pada sektor wisata atau sektor industri lainnya di Kabupaten Bangka. Adanya rencana tilang di tempat bagi kendaraan berplat non BN tentunya sangat memberatkan dan merugikan bagi para investor dan karyawan-karyawannya yang berasal dari luar Babel.

Pertimbangannya bahwa sebagian kendaraan operasional yang digunakan para investor tentunya dibawa dari daerah atau cabang perusahaan di daerah lainnya. Begitupun dengan para karyawan-karyawan yang berasal dari luar Babel, mereka lebih memilih untuk membawa langsung kendaraannya ke Babel jika di sebelumnya telah memiliki kendaraan. Tentunya lebih menghemat keuangan dari pada harus beli lagi dan mengeluarkan uang lagi.

Selain itu, Kabupaten Bangka merupakan wilayah pendidikan karena beberapa perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Bangka. Hadirnya perguruan tinggi ini tentunya tidak hanya diminati oleh masyarakat yang ada di Babel, namun juga oleh masyarakat yang berada di luar Babel. Hal  ini tentunya dapat kita lihat semakin meningkatnya minat masyarakat atau para orang tua yang berada di luar Babel untuk mengkuliahkan anaknya di peguruan tinggi Babel.

Tidak jauh berbeda dengan para karyawan yang berasal dari luar Babel, para mahasiswa yang berasal dari luar Babel ini juga sebagian lebih memilih untuk membawa kendaraannya sendiri ke Babel dari pada harus membeli lagi. (*)

Selengkapnya Baca Edisi Cetak Bangka Pos, Rabu (12/3/2014)