Ahok Masih Aktif Sebagai Gubernur, ACTA Gugat Jokowi ke PTUN

Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menggugat pemerintahan Jokowi-JK, terkhusus Presiden RI Joko Widodo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta

Ahok Masih Aktif Sebagai Gubernur, ACTA Gugat Jokowi ke PTUN
Repro/Kompas TV
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kicauan dalam akun Twitter SBY saat ditanya wartawan di sela-sela kunjungannya di Kota Ambon, Maluku, Rabu (8/2/2017). Sementara di belakang Jokowi terlihat Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono bermain gitar mengiringi Seskab, Pramono Anung dan anggota rombongan lainnya bernyanyi. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) menggugat pemerintahan Jokowi-JK, terkhusus Presiden RI Joko Widodo, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menyusul masih aktifnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang berstatus terdakwa.

Tim ACTA telah mendaftarkan gugatan ke PTUN DKI Jakarta di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, pada Senin, 13 Februari 2017.

Gugatan PTUN ini didaftarkan oleh Pembina ACTA sekaligus Ketua DPP Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman, didampingi Wakil Sekjen ACTA Yustian Dewi Widiastuti.

Gugatan terdaftar dengan nomor registrasi, No 36/G/2017/PTUN.

Dalam petitum atau permohonan utama gugatan, ACTA meminta majelis hakim agar memutuskan mewajibkan tergugat dalam hal ini Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Tergugat presiden, penggugat Habiburokhman," kata Yustian di sela pendampingan pemeriksan Sekretaris FPI DPD DKI Jakarta, di kantor Bareskrim Polri, Gedung KKP, Jakarta, Senin (13/2/2017) siang.

Menurut Yustian, gugatan dilakukan karena Ahok kembali menjabat sebagai gubernur dan berkantor di Balai Kota pasca-cuti kampanye sejak 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017.

Padahal, saat ini Ahok berstatus terdakwa dan menjalani persidangan kasus penodaan agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menurutnya, dasar hukum gugatan PTUN ini mengacu pada Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal tersebut mengatur bahwa, kepala daerah yang menjadi terdakwa dengan aarus diberhentikan sementara. Selain itu, gugatan juga megacu pada Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman
123
Editor: Alza Munzi
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved