Tipikor SPPD DPRD, JPU Bakal Hadirkan Belasan Anggota Dewan Pangkalpinang

Harus kita hadirkan mereka (anggota dewan--red) nanti di persidangan. Nanti akan kita hadirkan sebanyak 15 orang anggota dewan

Tipikor SPPD DPRD, JPU Bakal Hadirkan Belasan Anggota Dewan Pangkalpinang
Bangkapos/Ryan Agusta
Tiga orang staf asal lingkungan sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang saat dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Kota Pangkalpinang dalam persidangan kasus dugaan tipikor SPPD fiktip DPRD Kota Pangkalpinang. 

Laporan wartawan Bangka Pos Ryan A Prakasa

BANGKAPOS.COM,BANGKA--Tak cuma sejumlah staf atau PNS di lingkungan sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang yang dihadirkan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) penyimpangan dana perjalanan dinas (SPPD) fiktif DPRD Kota Pangkalpinang.

Sedikitnya 15 anggota DPRD Kota Pangkalpinang dalam waktu dekat bakal dihadirkan di ruang persidangan Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang sebagai saksi dalam persidangan perkara kasus dugaan tipikor tahun anggaran 2017 senilai Rp 300 juta.

"Harus kita hadirkan mereka (anggota dewan--red) nanti di persidangan. Nanti akan kita hadirkan sebanyak 15 orang anggota dewan dalam sidang selanjutnya," kata jaksa penuntut umum (JPU), Samhori SH ditemui usai menghadiri sidang perkara tipikor tersebut di gedung PN Pangkalpinang, Selasa (19/12/2017) siang.

Terkait perkara Tipikor ini diakuinya jika sejumlah saksi dari kalangan PNS atau staf di sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang saat dihadirkan dalam persidangan sebelumnya diantaranya, Robi Arbani seorang staf bagian Rumah Tangga (notulis komisi I) dan Riki Rakasiwi juga staf di sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang (notulis III) termasuk sejumlah staf di sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang.

Kedua saksi tersebut (Robi Arbani & Riki Rakasiwi) di hadapan majelis hakim sempat 'membeberkan' soal kegiatan sejumlah anggota dewan kota (Komisi I & III) sebagian besar tidak hadir dalam kegiatan ke luar daerah khususnya di Jakarta (DPRD DKI Jakarta dan Kemenpora RI), meski diketahui sebagian besar anggota dewan dua komisi itu terbukti memiliki boarding pass tiket pesawat.

"Kesaksian staf DPRD Kota Pangkalpinang seperti itu saat di persidangan atau di hadapan majelis hakim pengadilan (PN Pangkalpinang--red)," tegas Samhori yang kini menjabat selaku Kasi Pidsus Kejari Kota Pangkalpinang.

Saat disinggung soal kesaksian mantan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang, Latif Pribadi, Senin (18/12/2017) kemarin hingga berakhir malam di persidangan, Samhori mengatakan jika yang bersangkutan (Latif Pribadi) kerap memberikan keterangan terkesan 'plin-plan' padahal prosedural pencairan dana klaim SPPD sejumlah anggota dewan kota itu diketahui oleh Latif Pribadi saat ia masih menjabat selaku sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang.

Namun Samhori enggan berkomentar lebih jauh terkait keterangan mantan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang (Latif Pribadi) dalam fakta persidangan hari itu di hadapan majelis hakim diketuai oleh Sri Endang Ningsih SH MH, jika Latif Pribadi memiliki peran penting dalam hal pencairan dana SPPD anggota dewan tersebut.

"Yang jelas saya tidak mau sekedar membuka wacana saja tapi kita lihat saja nanti dalam fakta persidangan selanjutnya," katanya.

Halaman
12
Penulis: ryan augusta
Editor: tidakada016
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved