Masih Dibawah UMP, Pemerintah Harus Lebih Memperhatikan Gaji Guru Honorer

Sedangkan, saat ini sekolah tidak diperkenankan memungkut iuran komite padahal alokasi penggunaannya bisa membantu tenaga honorer.

“Saya pribadi menyarankan baiknya pemerintah pusat maupun daerah mengembalikan fungsi iuran komite guna memajukan sekolah. Selain itu, sebagai bentuk antisipasi membayar guru honor yang tidak memenuhi syarat sarjana tetapi ilmu dan tenaganya sangat diperlukan. Sebab, tidak ada yang bisa memprediksi kebutuhan guru mendadak,” jelas Ruzi.

Selanjutnya, ia menjelaskan kekurangan guru yang menggunakan tenaga honorer harus mengajukan permintaan terlebih dahulu ke dinas pendidikan provinsi Bangka Belitung.

Lalu, jika tidak ada kekosongan lagi dapat dilaporkan kepada pihak terkait. Selain itu, bagi guru honor jam pelajaran tidak mencukupi berarti pemerintah tidak membayar terpaksa harus mencari jam tambahan ditempat lain.

Ia mengakui setiap bulan melapor kepada dinas pendidikan terkait data-data kegurangan maupun kelebihan kebutuhan guru.

Seperti, 2 tahun lalu dirinya pernah mengajukan permohan guru mata pelajaran perkantoran tetapi sampai saat ini belum ada sehingga mensiasatinya harus mengurangi jumlah kelas.

Khusus di SMK Negeri 1 Pangkalpinang jangka waktu 2 – 3 tahun kedepan terdapat 3 orang guru PNS yang pensiun.(*)