UU Antiterorisme Disahkan, Ini Devinisi Terorisme yang Disepakati Pemerintah dan DPR RI

Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan draf revisi RUU Antiterorisme menjadi undang-undang.

UU Antiterorisme Disahkan, Ini Devinisi Terorisme yang Disepakati Pemerintah dan DPR RI
TribunSolo.com/Efrem Limsan Siregar
Spanduk berisi kecaman terhadap aksi terorisme di Indonesia dibentangkan dalam aksi damai di Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (13/5/2018). Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul Aksi Damai di Karanganyar Desak Pemerintah Hentikan Terorisme dan Paham Radikal, http://solo.tribunnews.com/2018/05/13/aksi-damai-di-karanganyar-desak-pemerintah-hentikan-terorisme-dan-paham-radikal. Penulis: Efrem Limsan Siregar Editor: Putradi Pamungkas 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan DPR sepakat untuk segera mengesahkan draf revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) menjadi undang-undang.

Dalam rapat kerja pembahasan RUU Antiterorisme, seluruh fraksi di DPR bersama pemerintah telah menetapkan definisi terorisme yang selama ini menjadi perdebatan.

"Setelah kami pertimbangkan, akhirnya tim pemerintah sepakat bahwa kami menerima alternatif kedua," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018) malam.

Baca: Dituntut Hukuman Mati, Terdakwa Kasus Terorisme Aman Abdurrahman Sebut Pemerintah Indonesia Kafir

"Seluruh fraksi juga menyepakatinya, jadi saya kira tidak ada lagi perdebatan dalam RUU Antiterorisme ini," ujar Yasonna, dikutip dari Kompas.com.

Setelah disepakati, RUU Antiterorisme akan disampaikan dalam pembahasan tahap II Sidang Paripurna DPR untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang hari ini, Jumat (25/5/2018).

Pemerintah sepakat dengan DPR mencantumkan motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme.

Baca: Sebelum Bom Bunuh Diri Putranya Menangis 2 Kali di Masjid, Sang Ayah Berbisik Bersabar, Tuluslah

Adapun definisi tersebut berbunyi:

"Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan."

Sebelumnya, RUU Antiterorisme yang diajukan sejak 2016 lalu, pembahasannya sangat alot.

Terutama mengenai pelibatan TNI dalam menumpas aksi teror serta definisi terorisme.

Baca: Pengakuan 2 Teroris ke Kapolda Sumsel, Semua Orang Dianggap Kafir Kecuali Kelompoknya

Pembahasan definisi terorisme sangat alot karena pemerintah menginginkan tidak dimasukkannya frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dalam definisi terorisme.

Halaman
123
Editor: fitriadi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved