Peringati Hari Lahir Pancasila, Begini Pidato Asli Presiden Soekarno 1 Juni 1945

Soekarno mengatakan, "Dasarn pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia adalah dasar kebangsaan."

Menurutnya, kebangsaan Indonesia bukanlah kebangsaan dalam arti sempit tetapi satu national staat.

"Indonesia bukan hanya Jawa, bukan Sumatera saja, bukan Borneo saja, bukan Selebes (Sulawesi) saja atau Ambon saja, atau Maluku saja. Tapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah SWT menjadi satu kesatuan antara dua benua dan dua samudera," ujarnya.

2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan

"Inilah filosofisch principe yang nomor dua yang boleh saya namakan internasionalisme," ujarnya.

Internasional, kata Soekarno, tidak akan dapat subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak akan tumbuh subur jika tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme.

3. Permusyawaratan, Perwakilan atau demokrasi

Lantas apa dasar yang ke-3? Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Indonesia bukan satu negara untuk satu orang atau satu negara untuk satu golongan, walaupun kaya.

"Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan," katanya.

4. Kesejahteraan Sosial

Prinsip keempat, kata Soekarno, adalah prinsip kesejahteraan, prinsip: tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.

"Saya katakan tadi prinsip San Min Chu I ialah Mintsu, Min Chuan, Min Cheng: nasionalisme, democracy, socialism. Maka prinsip kita harus: Apakah kita mau merdeka yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera?" tutur Bung Karno.

Bung Karno tidak mau menerima sistem perwakilan seperti di Eropa dan Amerika Serikat yang menggunakan sistem demokrasi yang justru menciptakan kaum kapitalis yang semakin merejalela.

"Tak lain tak bukan adalah yang  dinamakan democratie di sana hanya politik demokrasi saja. Semata-mata tidak ada sociale rechtvaardigheid, tak ada keadilan sosial, tidak ada ekonomische democratie sama sekali," tegas Bung Karno.

Dia menambahkan, "Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi ala Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup, yakni politiek economische  democratie yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial."