Menko Maritim Luhut Minta Ahli Selidiki Sebab Tsunami Selat Sunda

BANGKAPOS.COM – Dalam rangka mengidentifikasi penyebab tsunami di Selat Sunda dan untuk menghindari berbagai macam spekulasi, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut B.Pandjaitan telah mengkoordinasikan dengan para ahli untuk bekerja dalam satu tim.

"Bahwa ini bukan tsunami karena gempa vulkanik tapi karena longsor seluas 64 hektar dari gunung anak Krakatau," kata Luhut melalui siaran pers yang disampaikan Biro Informasi dan Hukum Kemenko Maritim kepada Posbelitung.co, Senin (24/12/2018).

Gempa vulkanik tersebut, merupakan teoeri awal yang disimpulkan oleh tim yang sudah bekerja sejak minggu (23/12/2018).

Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan melibatkan para ahli dari berbagai instansi seperti BPPT, LIPI, BMKG, BIG, LAPAN, Pushidros TNI-AL dan Kementerian ESDM.

Analisa sementara para ahli mengarah pada terjadinya _flank collapse_/ longsoran gunung anak Krakatau, yaitu adanya material yang lepas dalam jumlah banyak di lereng terjal yang dipicu oleh tremor dan curah hujan tinggi.

Sumber data analisa berupa seismogaf, tide gauge, citra satelit, dan data interferometri 64 hektar.

Untuk membuktikan kebenaran teori tersebut, tim akan melakukan survei geologi kelautan dan batimetri di komplek Gunung Krakatau setelah situasi dirasa aman dan memungkinkan.

"Sekarang mau kami bikin kapal, mau ke lihat sana belum bisa kan karena cuaca masih jelek, mungkin (dapat diberangkatkan) setelah tanggal 25 Desember, mungkin 27 atau 28 Desember, pakai Kapal Baruna Jaya (BPPT) untuk lihat lagi peta di bawah lautnya," ujar Luhut.

Selain survei laut, tindak lanjut tim tersebut antara lain akan dilakukan konfirmasi citra satelit resolusi tinggi oleh LAPAN, survei udara oleh BPPT, data GPS dan Pasut oleh BMKG, BIG, Pushidros TNI-AL, serta melibatkan industri di kawasan.

* Solusi Terintegrasi

Khusus mengenai solusi jangka panjang dalam menghadapi bencana alam, pemerintah sedang merancang kebijakan yang lebih terintegrasi dan holistik di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman.

“Kemarin kami, BMKG, Basarnas, BNPB sudah rapat bersama semua (instansi terkait) untuk menyusun Perpres terpadu,” terang Luhut yang menargetkan untuk menyelesaikannya pada Januari 2019.

"Kami sudah masuk finalisasi, nanti minggu pertama atau kedua Januari 2019, kami akan duduk lagi nanti antara semua instansi-instansi terkait biar tuntas. Setelah itu akan dibawa ke Ratas (Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi-red)."

Luhut mengatakan, mengenai rencana peningkatan teknologi alat deteksi dini tsunami yang menjadi salah satu bagian, rencana alat tersebut susah ada.

"Kemarin kami sudah sepakat dengan Bappenas, kami rapat hari Jumat lalu. Mestinya 2019 sudah bisa dijalankan," ucapnya.