Menakar Kinerja DPRD Babel 2014-2019, Pengamat: Indikator Tak Jelas, HMI: Bukan Gaya Wakil Rakyat

Menimbang kondisi itu, menurut Jumli masyarakat akhirnya berharap perbaikan dan peningkatan kinerja anggota DPRD pada periode yang baru dilantik.

Menakar Kinerja DPRD Babel 2014-2019, Pengamat: Indikator Tak Jelas, HMI: Bukan Gaya Wakil Rakyat
Foto istimewa
Jumli Jamaluddin 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerhati Kebijakan Publik dan Ketua LP5 Babel (Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung) Jumli Jamaluddin menilai masyarakat Babel berharap banyak terhadap pencapaian wakil rakyat tersebut.

"Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas begitu tinggi. Namun masih belum banyak menampilkan kinerja seperti yang diharapkan masyarakat," ungkap Jumli, Jumat (20/9/2019).

Menimbang kondisi itu, menurut Jumli masyarakat akhirnya berharap perbaikan dan peningkatan kinerja anggota DPRD pada periode yang baru dilantik.

Agar bisa dilihat oleh masyarakat keberhasilan tersebut tentunya harus ada indikator kinerja yang dibuat oleh anggota DPRD itu sendiri.

"Selama ini tidak pernah diperlihatkan kepada publik indikator kinerja anggota DPRD tersebut. Mestinya harus diketahui oleh publik. Maka untuk periode yang baru ini ada indikator kinerja dan diperlihatkan ke publik," jelasnya.

Disebutkan, Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian dari indikator kinerja. Karena Perda instrumen hukum di daerah yang berperan mengatur lebih lanjut regulasi pusat.

Perda yang dibuat, ujarnya, harus mampu dimanfaatkan untuk menggali potensi di daerah dan bukan sebaliknya malah menambah beban bagi masyarakat.

Perda yang dibuat dengan biaya yang cukup besar semestinya harus dapat diimplemtasikan. Tetapi menurut Jumli, masih ada perda yang dibuat tidak diimplemetasikan dan menjadi sia-sia.

"Anggota DPRD periode baru ini harus proaktif menggunakan hak inisiatif, yaitu hak inisiatif usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Selama ini hak inisiatif ini sangat minim digunakan, sehingga terkesan pasif. Selain itu masih ada Perda yang belum terselesaikan sehingga selalu menjadi pekerjaan rumah (PR) dari tahun ke tahun," katanya.

Mengenai dinas luar (DL) seperti kunjungan kerja (kunker), studi banding, dan kegiatan DL lainnya harus memiliki tujuan jelas dan hasilnya dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan bukan terkesan sekadar jalan-jalan saja.

Halaman
1234
Editor: Alza Munzi
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved