Ngabalin Berikan Sinyal Kuat ‎AHY dan Edhy Prabowo Bakal Jadi Menteri Jokowi

BANGKAPOS.COM--Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo disebut-sebut bakal masuk Kabinet Jokowi Jilid II, yang rencananya diumumkan setelah pelantikan pada 20 Oktober 2019.

Kemungkinan ‎Edhy Prabowo bakal menjadi Menteri Pertanian, menggantikan Amran Sulaiman.

Isu nama Edhy Prabowo masuk jajaran menteri, sudah beredar jauh-jauh hari sebelumnya.

Selain itu, nama putra sulung Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), juga disebut-sebut menjadi menteri Jokowi.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, ‎partainya bakal memprioritaskan AHY menjadi menteri ke Presiden Jokowi.

Merespons itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengamini memang terbuka peluang baik AHY maupun Edhy Prabowo menjadi menteri dan bisa diterima Jokowi.

‎"Dengan izin Allah SWT, mereka (AHY dan Edhy Prabowo) bisa diterima Bapak Presiden untuk memperkuat jajaran kementerian mendatang," ujarnya saat dihubungi wartawan, Selasa (15/10/2019).

Ali Mochtar Ngabalin bahkan mengatakan kehadiran SBY dan Prabowo ke Istana menemui Jokowi, menjadi sinyal.

Meski begitu, semua keputusan tetap ada di tangan Jokowi selaku kepala negara.

"Ya mudah-mudahan bisa sama-sama di koalisi pemerintah untuk membantu Bapak Presiden dalam pemerintahan lima tahun mendatang," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai perlu memasukkan anak mantan Presiden ke dalam susunan menteri Kabinet Kerja jilid ll, untuk menghilangkan tekanan partai politik pendukungnya.

Pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, masukan masyarakat agar Yenny Wahid dan Ilham Habibie dijadikan menteri, pastinya berdampak positif kepada Presiden Jokowi.

"Tentu memiliki keuntungan politik, setidaknya hal ini dapat memperkuat barisan dukungan dari kalangan masyarakat sipil," ujar Ray Rangkuti saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Dengan mengakomodir masukan dari masyarakat sipil, kata Ray Rangkuti, secara tidak langsung Jokowi membuktikan tak ada tekanan partai politik pendukungnya dalam menyusun Kabinet Kerja jilid ll.

"Jokowi lah yang paling menentukan adanya dukungan masyarakat sipil."