KPK Masih Bisa OTT Meski UU KPK Hasil Revisi Sudah Berlaku

Pakar Hukum Nilai KPK Masih Bisa Lakukan OTT Meski UU KPK Hasil Revisi Sudah Berlaku

KPK Masih Bisa OTT Meski UU KPK Hasil Revisi Sudah Berlaku
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Petugas menunjukkan barang bukti uang yang berada di dalam kardus terkait OTT Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/3/2019). KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Anggota DPR Bowo Sidik Pangarso, Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia Asty Winasti, dan Seorang pihak swasta Indung serta mengamankan barang bukti uang sekitar Rp 8 miliar dalam pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu yang telah dimasukkan dalam amplop pada 84 kardus terkait dugaan suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan di bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK). 

BANGKAPOS.COM - Pakar Hukum Pidana sekaligus perumus Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, Romli Atmasasmita, menanggapi banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK menjelang diberlakukannya UU KPK hasil revisi, Kamis (17/10/2019).

Menurut Romli Atmasasmita OTT masih bisa dilakukan KPK meskipun UU KPK hasil revisi sudah berlaku.

Namun, jika OTT tersebut memerlukan penyadapan hal itu tidak bisa dilakukan tanpa seizin Dewan Pengawas yang belum dibentuk dan ditunjuk anggotanya hingga hari ini.

"Iya, tidak apa-apa. Itu kan pakai Undang-Undang lama. Kalau sudah dilembarnegarakan, diberi nomor, sudah tidak bisa lagi. Harus izin Dewan Pengawas dan itu harus dibentuk dulu," kata Romli Atmasasmita usai diskusi dengan mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bertajuk "Urgensitas UU KPK dan KPK dalam Kacamata Hukum" pada Kamis (17/10/2019).

//

Dalam diskusi, ia pun sempat bertanya kepada mahasiswa terkait dengan anggota dan cara kerja Dewan Pengawas KPK.

Karena mahasiswa tidak ada yang bisa menjawab, ia pun meneruskan kalimatnya yang menegaskan kalau perlunya mengetahui anggota dan cara kerja Dewan Pengawas KPK tersebut.

Ia pun menegaskan akan menentang Dewan Pengawas KPK jika memang pekerjaannya bermasalah.

Menurutnya, masyarakatlah yang akan langsung mengawasi kinerja Dewan Pengawas KPK.

"Setelah kita tahu Dewan Pengawasnya, baru kita kritik cara kerjanya. Sudah tahu cara kerjanya Dewan Pengawas belum? Bagaimana Dewan Pengawas menagawasi KPK, itu yang kita baca dulu. Kalau itu bermasalah, kita tentang. Saya kemudian terpikir, siapa yang mengawasi Dewan Pengawas? Ya kita. Kalian semua," kata Romli.

Halaman
1234
Penulis: tidakada001
Editor: fitriadi
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved