Janji Jokowi Pangkas Golongan Eselon, Ini Tunjangan & Jabatan Dipangkas, 430 ribu PNS Terdampak

Jokowi Janji Pangkas Golongan Eselon, Ini Tunjangan & Jabatan Dipangkas, 430 ribu PNS Terdampak

ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI VIA KOMPAS.COM
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. 

Janji Jokowi Pangkas Golongan Eselon, Ini Tunjangan & Jabatan Dipangkas, 430 ribu PNS Terdampak

BANGKAPOS.COM -- Presiden RI Joko Widodo berjanji akan memangkas golongan eselon pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di periode kedua pemerintahannya.

Dari selama ini ada empat eselon, menjadi tinggal dua eselon saja di periode kedua kepresidenannya.

Hal itu dilakukan presiden dalam rangka menyederhanakan birokrasi.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," ujar Jokowi dalam pidatonya usai dilantik, Minggu (20/10).

Penyederhanaan birokrasi memang menjadi fokus kerja Jokowi bersama Ma'ruf Amin.

Berdurasi 40 Detik, Video Siswi Pramuka Berhubungan Badan Viral di WhatsApp (WA)

Birokrasi yang sederhana akan menciptakan investasi.

Jokowi menuturkan, investasi untuk lapangan kerja harus diprioritaskan.

Pada pidatonya Jokowi juga menekankan agar menteri, pejabat, dan birokrat bisa serius bekerja untuk mencapai target.

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," terang Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa tugas pemerintah untuk membuat masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan.

Detik-detik Baju Gibran Ditarik Paspampres saat Dekati Presiden Jokowi, Terekam Kamera Wartawan

Pasalnya hal itu masih belum bisa berjalan optimal.

Ia bilang seringkali pejabat melaporkan bahwa program sudah dijalankan.

Presiden petahana itu bilang program yang dinyatakan telah dikerjakan belum tentu sesuai dengan hasil di lapangan.

"Setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat," jelas Jokowi.

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved