Antrean di SPBU Mengular, Pengamat Publik Menilai Perlu ada Solusi Alternatif

BANGKAPOS.COM,BANGKA-- Terkait dengan antrean di SPBU daerah Bangka Belitung yang mengular, bahkan tak perlu waktu lama stok BBM pun ludes terbeli, Selasa (12/11/2019),  Jumli Jamaluddin Pemerhati Kebijakan Publik yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik Bangka Belitung (LP5 Babel) mengatakan perlu ada solusi alternatif.

"Barangkali solusi alternatifnya adalah perlu ada pemisahan atau pembagian SPBU untuk masyarakat yang memiliki kepetingan ngerit dan masyarakat yang bukan untuk kepetingan ngerit. Sehingga tidak menimbulkan antrian panjang dan kemacetan lalu lintas serta tidak memunculkan kekisruhan.

Namun untuk kepentingan masyarakat umum mestilah harus didahulukan, terlebih untuk BBM yang bersifat subsidi.

Gubernur bersama stakeholder atau bersama pemangku jabatan di Babel perlu memantau langsung di lapangan," saran Jumli saat dikonfirmasi Bangkapos.com, Selasa (12/11/2019).

• Kapolda Bangka Belitung Perintahkan Tindak Pengerit BBM Subsidi

Ia menilai, ketersediaan secara merata kebutuhan BBM bagi masyarakat dan kelancaran pendistribusian BBM untuk kepentingan masyarakat tersebut wajib dijamin oleh pemerintah.

"Tentu pengaturannya perlu ada penataan yang terkontrol dengan melibatkan semua pihak terkait yang berkepentingan dan membutuhkan BBM tersebut maupun pelibatan pihak-pihak aparat terkait pengaturan pendistribusiannya. Maka memang perlu ada solusi alternatif," jelasnya.

• SPBU di Bangka Belitung Dikuasai Pengerit, Suherman: Sudah Mengganggu Ketertiban Umum

Dia mengatakan, di Babel soal kelangkaan dan antrian panjang BBM sudah sering terjadi dan sudah jadi pemandangan umum di SPBU di berbagai tempat daerah Babel.

"Kondisi ini kadang panjang antriannya dan kadang normal. Kalau kondisi ketersediaan dan pendistribusiannya lancar serta tidak banyak masyarakat yang membutuhkannya sedikit maka antriannya pendek dan normal. 

Namun kalau kebutuhan masyarakat terhadap BBM juga banyak yang ingin mendapatkannya maka antriannya pasti panjang dan jadi rebutan bahkan menimbulkan kekisruhan,"  ungkap Jumli.

• Penambahan Kuota BBM Bukan dari Pertamina, Wicaksono: Itu Urusan Pemerintah Kasih atau Tidak

Dia juga menyarankan perlu ada pengaturan yang secara terkontrol dengan melibatkan semua pihak tersebut agar masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan dapat memperoleh BBM sesuai pengaturan porsinya dan tidak menjadi rebutan serta kisruh.

(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)