Akibat Perpres, Target PBI BPJS Bangka Barat Berkurang, Dari 45.000 Jadi 24.642

Terbitnya peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, berimbas pada bekurangnya target peserta BPJS di Kabupaten Bangka Barat.

Akibat Perpres, Target PBI BPJS Bangka Barat Berkurang, Dari 45.000 Jadi 24.642
bangkapos.com/anthoni Ramli
Sekretaris Dinas Kesehatan Bangka Barat, dr. Hendra. 

Akibat Perpres, Target PBI BPJS Bangka Barat Berkurang, Dari 45.000 Jadi 24.642

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Terbitnya peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019, berimbas pada bekurangnya target peserta BPJS di Kabupaten Bangka Barat.

Sejatinya pemerintah daerah dan DPRD sepakat, menargetkan 45.000 masyarakat Bangka Barat, masuk menjadi peserta BPJS. Namun kenaikan iuran BPJS hingga dua kali lipat, membuat wacana tersebut disesuaikan.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bangka Barat, dr Hendra, mengatakan tahun 2020 total Penerima Bantuan Iuaran (PBI) BPJS kesehatan sebanyak 24.642

"Total penerima PBI tahun 2020 sebanyak 24.642 karena menyesuaikan dengan aturan perpres baru soal kenaikan iuran BPJS kesehatan," ujar dr Hendra, Rabu (13/11/2019)

Lanjut Hendra, sejauh ini belum ada rencana penambahan anggaran pembiayaan PBI dalam rapat pembahasan pihaknya bersama komisi 1 dan BPJS kesehatan.

"Waktu pembahasan komisi 1 , dinkes dan bpjs, belum ada rencana menambah anggaran untuk 2020.
Kenaikan iuran PBI berlaku dari agustus 2019. Dari agustus 2019 sampai desember 2019. Selisih kenaikan iuran yaitu sebesar 19.000 di tutup anggaran pusat untuk 2020," jelasnya.

Sementara pihak legislatif berharap ada kebijakan pusat, sehingga target PBI BPJS sesuai yang diusulkan yakni 45.000

"Dari anggota dewan mengharapkan ada kebijakan pusat untuk menutup selisih kenaikan 19.000 tersebut sehingga diharapkan tetap bisa 45.000 peserta," harapnya

Hamzah warga dusun Sukal, desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, keberatan dengan naiknya iuaran BPJS, sesuai peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Terlebih kenaikan tersebut cukup signifikan, yakni 100 persen atau setara dua kali lipat. Sebelumnya iuran untuk kelas yakni III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000, kelas II dari Rp 51.000 naik jadi Rp 110.000, dan kelas I dari 80.000 menjadi Rp 160.000.

Kendati, iauran BPJS dirinya ditanggung pemerintah, namun Hamzah yakin, kenaikan iuran tersebut dipastikan menambah beban masyarakat. Khususnya pansiunan, yang menjadi peserta BPJS mandiri.

Menurut Hamzah, tak sedikit sanak keluarganya menjadi peserta BPJS mandiri. Kebanyakan mereka pansiunan perusahaan swasta.

" kalau BPJS saya ditanggung pemerintah. Saya tetap tidak setuju, karena akan menambah beban warga. Cuma mau bagaimana lagi kebijakan pusat, semoga ada solusi," harap Hamzah.

Penulis: Antoni Ramli
Editor: Evan
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved