Advertorial

Markus Bertemu Langsung Mensos Juliari Batubara Minta Tambahan Kuota PBI BPJS

Bupati Bangka Barat Markus SH melakukan audiensi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI

Ist
Bupati Bangka Barat Markus SH melakukan salam komando dengan Mentri Sosial RI Juliari Batubara, Rabu 19 Februari 2020. 

BANGKAPOS.COM- Bupati Bangka Barat Markus SH melakukan audiensi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI guna meminta tambahan kuota penerima bantuan iuran (PBI) untuk BPJS Kesehatan.

Kedatangan politikus PDI Perjuangan tersebut untuk memperjuangkan nasib warga kurang mampu agar diakomodir sebagai peserta PBI APBN diterima langsung Menteri Sosial Juliari Peter Batubara di ruang rapat pimpinan, Rabu (19/2/2020).

Di hadapan Mensos Juliari Batubara, Bupati Markus menjelaskan saat ini masih banyak warga Bangka Barat yang belum bisa diakomodir kepesertaan BPJS-nya dikarenakan anggaran di daerah yang juga terbatas.

"Kita ingin menyukseskan JKN-KIS tapi di satu sisi memang anggarannya tidak sedikit. Kami dari APBD sudah anggarkan lebih kurang Rp 16 miliar untuk akomodir BPJS warga yang iurannya dibayar Pemda. Awalnya dengan anggaran lebih kurang Rp 16 miliar itu kita bisa akomodir sekitar 45 ribu jiwa masyarakat Bangka Barat, tapi karena ada kenaikan iuran otomatis kuotanya berkurang jadi 24.642 jiwa," beber Bupati muda dan inovatif ini.

Bupati Bangka Barat Markus SH saat melakukan audiensi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Rabu (19/02).
Bupati Bangka Barat Markus SH saat melakukan audiensi langsung ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Rabu (19/02). (Ist)

Markus menjelaskan, dirinya hanya ingin semua masyarakat yang masuk kategori kurang mampu bisa diakomodir BPJS-nya baik PBI dari Pemda maupun PBI APBN.

"Sehingga masyarakat kami tak lagi kuatir bila sakit dan harus berobat atau dirujuk ke rumah sakit," ujar Markus.

Paparan Bupati Markus mendapat "lampu hijau" dari Mensos Juliari Batubara.

Juliari yang juga mantan anggota DPR RI 2014 – 2019 berpandangan, data yang dibeberkan Markus merupakan data real di lapangan yang jumlahnya tak sedikit.

"Masih banyak ya. Nanti silakan kirimkan data masyarakat kurang mampu yang ingin dibantu BPJS lewat PBI APBN. Dalam waktu dekat kami tunggu proposalnya," kata mantan Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen 2016-2019 tersebut.

Terpisah Sekretaris Dinas Kesehatan Bangka Barat, dokter Hendra, menjelaskan pada tahun 2019 ada SK Mensos yang menyebutkan bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Bangka Barat sebanyak 40.556 jiwa.

Pada tahun yang sama, ada revisi dari Kemensos sehingga yang ditanggung hanya 28.010 jiwa.

Dari angka 28 ribu itu sudah diverifikasi Dinsos Bangka Barat sehingga yang termasuk DTKS hanya 20.552 sementara di luar DTKS hanya 7.458 jiwa.

"Maka total termasuk DTKS yang ditanggung pusat 20.552 jiwa sementara kabupaten sudah menanggung lewat PBI daerah sebanyak 12.525 sedangkan provinsi 1.718 jiwa. Maka totalnya 34.795 jiwa masyarakat kurang mampu yang ditanggung PBI-nya. Sisanya masih 2.938 jiwa yang memang warga kurang mampu tapi belum punya BPJS. Nah yang sisa itu kita perjuangkan," pungkas dokter Hendra. (Humas Bangka Barat)

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: Dedy Qurniawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved