Ribuan Tambang Ilegal di Indonesia Diawasi KPK

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah bersikap tegas kepada penambang ilegal.

Selain karena merugikan pendapatan negara, kerusakan alam juga sangat rawan praktik korupsi.

Untuk itu Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengawasi tambang ilegal di Indonesia yang jumlahnya ribuan.

Komisioner KPK Lili Pintauli Siregar mengapresiasi sikap pemerintah yang tegas kepada penambang ilegal.

Selain karena merugikan pendapatan negara, kerusakan alam juga sangat rawan praktik korupsi.

"Soal tambang departemen pencegahan setahu saya sudah terlibat sejak pimpinan priode lalu. Dan terakhir kami pun dengan Menko Kemaritiman dan Investasi menindaklanjutinya dengan rapat terbatas Pimpinan KPK dan Departemen Pencegahan," kata Lili dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

• Puluhan Pabrik Peleburan Timah di Bangka Belitung Stop Operasi, Hanya 4 Smelter yang Masih Aktif

Lili juga memuji pemerintah yang akan membuat Satgas Penanganan Penambangan Ilegal yang peraturan presidennya (Perpres) tengah dipersiapkan.

"Peran pencegahan (KPK) mengacu pada Pasal 6 UU 19/2019," kata Lili.

Sebelumnya diberitakan Kompas.com, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, pemerintah akan menutup 8.000 titik tambang tanpa izin yang ada di seluruh Indonesia

Hal tersebut disampaikan Wapres Ma'ruf Amin dalam breakfast meeting yang digelar di Rumah Dinas Wapres, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/2/2020)  lalu bersama sejumlah menteri terkait.

"Ada 8.000 (titik tambang) tanpa izin, se-Indonesia. Jadi cukup banyak," ujar Ma'ruf usai pertemuan.

"Dari berbagai pembicaraan tadi, kesimpulan yaitu menindaklanjuti arahan Presiden tentang penutupan pertambangan tanpa izin," kata Ma'ruf Amin.

Ma'ruf mengatakan, penutupan titik-titik tambang tak berizin ini juga dilihat dari dampaknya.

Dampak itu mulai dari kerusakan lahan pasca=penambangan, bencana longsor, termasuk paparan merkuri yang mengakibatkan banyak masyarakat cacat atau lahir cacat.

"Ini semua harus kita atasi dan hadapi. Seluruh yang tak berizin harus ditutup. Prinsipnya itu," kata dia.