Virus Corona

Ingat! yang Melanggar PSBB di Jakarta Bisa Dijerat Pidana Penjara 1 Tahun

Pemerintah Pusat telah menyetujui usulan Pemprov DKI terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

TribunJakarta.com/Pebby Adhe Liana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/5/2019). 

BANGKAPOS.COM--Pemerintah Pusat telah menyetujui usulan Pemprov DKI terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.

Mendapat respons positif tersebut, Pemprov DKI langsung 'tancap gas' mengesahkan usulan tersebut.

Berdasarkan keterangan pers Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan malam ini, Selasa (7/4/2020), PSBB resmi diberlakukan di Jakarta pada Jumat (10/7/2020) pekan ini.

Diketahui, Pemerintah Pusat juga telah mengumumkan PSBB secara nasional. 

Namun, pusat menegaskan agar setiap kepala daerah di tingkat provinsi yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya masing-masing harus singkron dengan Pusat.

PSBB sendiri memiliki payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Di dalam UU tersebut, diatur juga ketentuan pidana bagi siapa saja yang melanggar semua ketentuan di PSBB tersebut.

Pada Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018, dijelaskan:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Anies sendiri dalam keterangan persnya telah menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan di luar ruangan maksimal 5 orang dan di atas 5 orang tidak diizinkan.

Halaman
1234
Editor: khamelia
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved