Breaking News:

Advertorial

Pj Sekda Bangka Barat Hartono Imbau Pejabat dan Kades Tertib Administrasi

Pj Sekda Bangka Barat Hartono mewakili Bupati Bangka Barat Markus membuka kegiatan pengawasan tata tertib administrasi kerja sama

Ist
Pj Sekda Bangka Barat Hartono saat membuka giat deseminasi pengawasan tata tertib administrasi, Selasa pagi. 

BANGKAPOS.COM-- Pj Sekda Bangka Barat Hartono mewakili Bupati Bangka Barat Markus membuka kegiatan pengawasan tata tertib administrasi kerja sama Pemkab Bangka Barat dengan Ombudsman Perwakilan Bangka Belitung, Selasa (22/9) pagi.

Kegiatan deseminasi pengawasan tata tertib administrasi pemerintahan ini melibatkan pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan se-Bangka Barat.

Hartono menyampaikan pengawasan tata tertib pelayanan administrasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang tepat dan sesuai harapan.

"Saya berharap agar para pejabat di lingkungan Pemkab Bangka Barat beserta seluruh Kades dapat memahami tertib administrasi pelayanan publik sesuai perundangan yang berlaku," kata Hartono.

Pj Sekda Bangka Barat Hartono didampingi Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Babel M. Adrian, Asisten Pemerintahan dan Sosial M Soleh, Kepala Dinsos Pemdes Suradi dalam giat deseminasi Ombudsman di gedung graha aparatur Pemkab Bangka Barat, Selasa pagi.
Pj Sekda Bangka Barat Hartono didampingi Plt Kepala Perwakilan Ombudsman Babel M. Adrian, Asisten Pemerintahan dan Sosial M Soleh, Kepala Dinsos Pemdes Suradi dalam giat deseminasi Ombudsman di gedung graha aparatur Pemkab Bangka Barat, Selasa pagi. (Ist)

Plt. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kepulauan Bangka Belitung, M. Adrian Agustiansyah menjelaskan berdasarkan undang-undang, ombudsman merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan di bidang pelayanan publik termasuk BUMN, BUMD dan badan hukum milik negara.

"Termasuk badan hukum swasta yang diberikan amanat khusus dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang operasionalnya menggunakan dana APBN dan atau APBD sebagian atau seluruhnya juga menjadi objek pengawasan kami. Jadi memang betapa luas cakupan pengawasan ombudsman dalam bidang layanan publik ini," jelas Adrian.

Dia menilai kegiatan deseminasi ini sangat baik dan harus sering digelar guna memperdalam pemahaman untuk semakin memahami tupoksi sebagai pelayan publik yang baik. (*)

Penulis: Iklan Bangkapos
Editor: khamelia
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved