Perdana Menteri Vanuatu Jadi Sorotan DPR Setelah Campuri Urusan Papua di Sidang Umum PBB

Jika Vanuatu belum memahaminya, lanjut Silvany, jangan coba-coba menceramahi negara lain.

Dia juga mengatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi HAM. Setiap manusia pun memiliki kedudukan yang sama di depan hukum.

Selain itu, Silvany mengungkapkan bahwa Indonesia turut serta dalam konvensi internasional untuk mengakhiri diskriminasi. Namun anehnya Vanuatu justru tidak ikut mendatangani.

Menurut Silvany, Vanuatu juga tidak menandatangani atau mengesahkan konvensi melawan penyiksaan atau segala tindakan tak berperikemanusiaan lainnya.

Silvany kembali menegaskan bahwa Vanuatu bukanlah repesentasi dari masyarakat Papua. “Kalian jangan berkhayal menjadi orang Papua,” tegasnya.

Dia menambahkan, Indonesia akan terus berjuang melawan usaha separatisme yang menggunakan HAM sebagai kedok. Apalagi, Papua dan Papua Barat sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak 1945.

“PBB dan komunitas global sudah mendukungnya sejak beberapa dekade lalu. Ini sudah final, permanen dan tak mungkin diubah," kata Silvany.

Diketahui, Vanuatu sendiri merupakan negara di Samudera Pasifik yang masyarakatnya juga merupakan etnis Melanesia seperti Papua. (*)

https://www.tribunnews.com/internasional/2020/09/28/vanuatu-suka-campuri-urusan-papua-dpr-perdana-menterinya-perlu-belajar-ilmu-hubungan-internasional

https://bangka.tribunnews.com/2020/09/28/kompori-soal-papua-di-sidang-umum-pbb-aib-vanuatu-dibongkar-diplomat-muda-indonesia?page=all