Breaking News:

Mengulik Outsourcing yang Lahir di Era Megawati dan Diperbarui oleh Jokowi di UU Cipta kerja

Mengulik Outsourcing yang Lahir di Era Megawati dan Diperbarui oleh Jokowi di UU Cipta kerja

Editor: M Zulkodri
tribunnews.com
Megawati dan Jokowi 

Mengulik Outsourcing yang Lahir di Era Megawati dan Diperbarui oleh Jokowi di UU Cipta kerja

BANGKAPOS.COM -- Pekerja outsourcing atau alih daya ternyata muncul pada masa pemerintahan Megawati.

Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2001-2004, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan kebijakan outsourcing yang dimuat dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dengan terbitnya UU Ketenagakerjaan tersebut, Megawati mengatur keberadaan perusahaan alih daya di Indonesia secara legal.

Penyedia tenaga kerja alih daya yang berbentuk badan hukum wajib memenuhi hak-hak pekerja.

Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan.

Meski demikian, keluarnya aturan pemerintah yang melegalkan praktik outsourcing diprotes banyak kalangan saat itu, karena dianggap tak memberikan kejelasan status dan kepastian kesejahteraan pekerja alih daya.

Suasana usai pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani yang juga putri Megawati, diantara Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani yang menwakili pemerintah, juga tampak Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin yang memimpin rapat pengesahan.
Suasana usai pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Ketua DPR Puan Maharani yang juga putri Megawati, diantara Airlangga Hartarto dan Sri Mulyani yang menwakili pemerintah, juga tampak Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin yang memimpin rapat pengesahan. (KompasTV)

Para karyawan outsourcing tidak mendapat tunjangan dari pekerjaan yang dilakukannya seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak.

Karyawan outsourcing juga berstatus sebagai pekerja dari perusahaan penyalur tenaga kerja.

Dengan kata lain, perusahaan tempat bekerja atau perusahaan pemakai jasa outsourcing, tidak memiliki kewajiban terhadap kesejahteraan pada karyawan bersangkutan.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved