Breaking News:

Berita Kriminalitas

Sidang Tipikor BPRS Muntok, Jaksa Sebut Pegawai yang Melanggar Bisa Dipidana Pakai UU Ini

Pemeriksaan saksi ahli, dalam persidang tindak pidana korupsi, PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok, Bangka Barat, Bangka Belitung,

Penulis: Yuranda | Editor: Fery Laskari
bangkapos.com/yuranda
Suasana sidang tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang, Senin (30/11/2020) 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pemeriksaan saksi ahli, dalam sidang tindak pidana korupsi (Tipikor), PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cabang Muntok, Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, digelar kembali di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Senin (30/11/2020).

Tindak pidana korupsi itu diduga dilakukan oleh kedua mantan pejabat BPRS, Metaliyana, Mantan Kepala Bagian Operasional dan Kurniatiyah Hanom, Mantan Pimpinan Cabang PT BPRS, Cabang Muntok, Bangka Barat. 

Perbuatan kedua terdakwa menyebabkan kerugian negara mencapai Rp5.684.055.000 atau sekitar Rp5,6 Miliar. Uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Sidang kali ini dipimpin Ketua Majelis Hakim PN Pangkalpinang, Rendra Yozar Dharma Putra. Sidang tidak menghadiri kedua terdakwa dan saksi ahli, karena sidang digelar melalui video telekonferensi.

Sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu (2/12/2020) mendatang, agenda pemeriksaan terdakwa. Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hukum kedua terdakwa menyetujuinya.

"Semua Pegawai PT BPRS Cabang Muntok yang melanggar SOP, bisa dikenakan Undang-Undang 63 Ayat 2 (B) tindakan pidana perbankan syariah," tambah Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat Agung, saat ditemui Bangkapos.com, setelah sidang selsai di PN Pangkalpinang, Senin (30/11/2020)

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Barat Agung, menanyakan kepada Saksi Ahli Rio Anggoro. Tentang prosedur tentang pembiayaan sebangaiman yang dimaksud dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pemberian pembiayaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama internal dari orang itu sendiri, dengan berpedoman pada peraturan-peraturan Bank Indonesia dan otoritas jasa keuangan (OJK), atau undang-undang perbankan syariah. "Secara umum seperti itu ketentuannya," kata Rio, dalam persidangan via Telekonferensi, di Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang

"Selain pembiayaan untuk umat muslim, perbankan syariah juga haris memenuhi patwa dari MUI, untuk memberikan pembiayaan kepada nasabahnya," lanjutnya.

Kembali, Agung menanyakan, dalam pemeriksaan OJK ada penggunaan dana terhadap rekening storan nelayan, ada dua rekening yang sudah diperiksa. 

Satunya ada pembiayaan fiktif, pembiayaan fiktif tersebut adanya pembiyaan yang tidak sesuai prosedur SOP yang ada dalam perusahaan.

Kedua nasabah tidak menanyakan pembiayaan, ketiga semua pembiyaan tidak diketahui oleh nasaba, dan empat nasabah tidak menerima pembiyaan, sehingga status pembiyaan tersebut macet.

"Sesuai dengan temuan yang dilakukan, di antaranya adanya unsur kesengajaan, pembuatan tanda-tanda palsu, unsur terlibat, para pegawai dan unsur pencatatan palsu," kata Rio

Seiring adanya unsur catatan palsu atau dokumen palsu, sebentulnya nasabah tersebut tidak mengajukan kepada pihak Bank tentang pembiayaan, dan para nasabah tidak tahu, sehingga dana itu dicairkan karena dokumen tersebut.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved