Detik-detik Ketika Abdul Muti Tolak Tawaran Jadi Wamendikbud, Hubungi Mensesneg Usai Salat Subuh

Tayang: Jumat, 25 Desember 2020 09:29 WIB

Detik-detik Ketika Abdul Muti Tolak Tawaran Jadi Wamendikbud, Hubungi Mensesneg Usai Salat Subuh

https://muhammadiyah.or.id/

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti.

Lebih lanjut, Abdul Muti menegaskan keputusannya tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju hanya soal pilihan hidup dan tidak ada persoalan apa pun.

"Jadi tidak ada masalah antara PP Muhammadiyah dengan Pemerintah. Saya ngukur kemampuan diri," katanya.

"Dalam falsafah Jawa, dadiyo wong sing biso rumongso, ojo rumongso biso (Jadilah orang yang bisa menempatkan diri, dan jangan menjadi orang yang merasa bisa)," ujarnya.

Respons Din Syamsuddin

Menyikapi hal tersebut, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan M Din Syamsuddin menyambut baik langkah Abdul Muti yang menolak bergabung pada kabinet Indonesia Maju.

Dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Din mengatakan, penolakan itu adalah sikap tepat bagi seorang anggota Muhammadiyah sejati.

"Anggota Muhammadiyah itu antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menilai, alasan tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadhu' Abdul Muti.

"Abdul Muti adalah Guru Besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," ungkapnya.

Din menyebut, penunjukan Abdul Muti sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata.

"Seyogya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," jelas Din.

Ia menuturkan, bagi Muhammadiyah memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar, karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis Pemerintah.

"Dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung Pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengeritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang atau menyeleweng," ujar dia.