Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Pencairan TPP Molor, ASN Bingung Bayar Cicilan: Istri Ngeluh ke Kami

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum merampungkan laporan keuangan Tahun 2020 diduga menjadi pemicu keterlambatan.

Penulis: Riki Pratama | Editor: khamelia
Alvin Bahar/Kompas.com
Ilustrasi - Akibat keterlambatan pencairan TPP, sejumlah ASN mengaku bingung untuk bayar cicilan 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negesi sipil (PNS) di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mengeluh.

Pasalnya, uang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Januari yang seharusnya cair pada bulan Februari hingga kini belum dibayarkan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum merampungkan laporan keuangan Tahun 2020 diduga menjadi pemicu keterlambatan.

Seorang pegawai di lingkungan Pemprov Babel mengaku sampai saat ini belum menerima pembayaran TPP seperti bulan-bulan sebelumnya.

“Sampai sekarang ini belum ada. TPP biasanya cair tanggal 10 ke atas kalau gajian pegawai setiap tanggal satu. Rata-rata kami dapat Rp3 juta-an sesuai jabatan,” kata pegawai yang enggan disebutkan namanya itu, Rabu (17/2).

Ia sangat berharap TTP dapat segera cair karena dana tersebut akan digunakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Saya hanya mengandalkan TPP untuk menyambung hidup atau keperluan sehari-hari. Kalau gaji tidak seberapa lagi sudah dipotong bank karena kita menggadaikan SK (Surat Keputusan) ASN,” ungkapnya.

Menurutnya kondisi serupa juga dirasakan oleh rekan ASN lainnya di Pemprov Babel.

"Ya tidak bisa dipungkiri, bukan ASN di Pemprov Babel saja, tetapi ASN di Indonesia ini mungkin 80 persen telah menggadai Surat Keterangan (SK) PNS, jadi hanya mengharapkan dari TPP itulah," ujarnya.

Senada dikatakan ASN lainnya, yang juga mengharapkan TPP dapat segera dicairkan.

Ia juga merasa heran, semenjak diberlakukannya TPP baru kali ini mengalami keterlambatan padahal sebelumnya selalu tepat waktu.

Bapak dua anak ini menyebutkan kalau bisa cepat dibayarkan mengapa harus diperlambat.

"Kalau ada cepat kenapa harus lambat. Kami tidak boleh mengeluh, cuman orang di rumah (istri) yang mengeluh ke kami," ungkapnya.

Bahkan akibat keterlambatan tunjangan tersebut, dia bingung bagaimana harus membayar cicilan di perusahaan pembiayaan.

Halaman
12
Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved