Uji Kompetensi Wartawan dan Wartawan Kompeten

Berstatus sebagai pilar keempat demokrasi, wartawan sama kedudukannya di mata hukum.

Wartawan bukanlah profesi yang harus selalu minta privilege dari pengambil kebijakan.

Wartawan juga bukan profesi yang selalu minta ditoleransi ketika berhadapan dengan hukum.

Sebagai pemegang sertifikat kompetensi, wartawan memiliki tanggung jawab lebih dalam berperilaku dan menjalankan profesi sekaligus menjadi contoh dalam menegakkan prinsip equality before the low.

Sertifikat kompetensi adalah pengakuan tertulis berupa selembar sertifikat yang diterbitkan Dewan Pers yang menyatakan seorang wartawan kompeten.

Namun, yang lebih substansial adalah kompetensi wartawan dinilai oleh publik, baik melalui produk jurnalistiknya maupun attitude-nya dalam menjalankan profesi.

Dua hari uji kompetensi wartawan barangkali bisa mengukur wartawan yang kompeten atau secara administratif.

Namun yang bisa mengukur kompetensi wartawan secara substantif adalah publik yang setiap hari melihat produk jurnalistik berikut attitude keseharian seorang wartawan dalam menjalankan profesinya.

Dengan demikian, pemegang sertifikat kompetensi wartawan belum menjamin seorang wartawan benar-benar kompeten.

Demikian pula, mereka yang tidak mengantongi sertifikat kompetensi wartawan adalah wartawan yang tidak kompeten.

Kompetensi wartawan dilihat dan dirasakan oleh publik dari produk jurnalistiknya berikut attitude-nya dalam menjalankan profesi wartawan.

Satu catatan terakhir, kompetensi wartawan tidak bisa sekonyong-konyong muncul dari seorang wartawan.

Iklim politik, kebijakan pemerintah, dan kompetensi perusahaan tempat wartawan bekerja menjadi faktor penting terbentuknya kompetensi wartawan.

Pertanyaannya, bagaimana saat ini pengambil kebijakan di sekitar kita? Dus bagaimana perusahaan media saat ini memosisikan peran wartawan yang bekerja di dalamnya? Setiap orang punya jawabannya masing-masing, dan itulah posisi kita saat ini. (*)