Materi Belajar, Soal dan Kunci Jawaban Materi Kewarganegaraan Kelas 4 SD Tentang Sistem Pemerintahan

DPD adalah salah satu lembaga legislatif yang anggotanya perwakilan dari setiap provinsi dipilih lewat pemilu. Untuk masa jabatan sama DPR dan MPR selama lima tahun.

Tugas dan wewenang DPD jika mengacu pada ketentuan Pasal 22D UUD 1945, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah. Lalu hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya.

DPD ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pertimbangan atas rancangan undang-undang dan pemilihan anggota BPK. DPD juga menjadi pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Berikut contoh soal materi sistem pemerintahan daerah beserta soal dan kunci jawabannya

1. Bendera Negara Indonesia disebut dengan…..
a. Sangsaka Merah Putih
b. Dwi Warna
c. Sang Merah Putih
d. Pusaka

2. Berapa lamakah masa jabatan seorang anggota MPR…..
a. 2 tahun
b. 6 tahun
c. 5 tahun
d. 10 tahun

3. Apakah Anggota Lembaga Pemerintah Dipilih?
a. Ya
b. Tidak
c. Bebas
d. Dipilih oleh presiden

4. Hak DPR untuk memeriksa pemerintah ataupun kebijakan presiden disebut dengan hak?
a. hak inisiatif
b. hak angket
c. hak interpelasi
d. hak petisi

5. Lembaga yang bertugas untuk mengawasi presiden disebut dengan…..
a. MPR
b. DPR
c. MK
d. Kepolisian

6. Tugas Independen pada saat menyelenggarakan pemilu disebut dengan…..
a. KPPU
b. KPK
c. KPU
d. KPI

7. Pemilihan BPK sudah berdasarkan dengan pertimbangan dari…..
a. MA
b. DPD
c. DPR
d. DPA

8. Presiden Republik dipilih yakni melalui…..
a. pemilihan khusus
b. pemilihan umum
c. sistem formatur
d. ditunjuk langsung

9. Mana yang bisa menjadi lembaga yudikatif dalam pemerintahan…..
a. Presiden
b. DPR
c. MPR
d. MA

10. Pemerintah Negara Indonesia menggunakan sistem pemerintahan…..
a. parlementer
b. presidensial
c. demokrasi
d. kerajaan

11. Siapa sajakah anggota legislatif?
a. MPR, DPR dan DPD
b. MPR, DPR dan DPRD
c. MPR, DPRD dan DPD
d. Presiden dan DPRD