Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Momo Bantah Pernyataan Rustam Effendi PT Timah Perusahaan BUMN: Statusnya Setara Smelter Swasta

PT Timah sejak tahun 2017, bahkan sejak di keluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 Tahun 2017, status PT Timah sudah berubah

Penulis: Yuranda | Editor: khamelia
Bangkapos.com/Yuranda
Penasehat Hukum (PH) Ali Syamsuri, Dharma Sutomo, didampingi Tato Trisetya Dharma, Sabtu (29/5/2021) 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Status PT Timah Tbk yang disebut bukan lagi sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kontroversi beberapa kalangan.

Bermula dari pernyataan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang, Efendi membacakan vonis bebas terhadap Ali Syamsuri, Agustino alias Agat dan Tajuddin alias Ajang.

Mereka terseret dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) 73 ton bijih timah bercampur dengan slag atau terak yang telah merugikan Negara mencapai Rp 48.026.647.500,00.

Majelis hakim memvonis bebas mereka lantaran PT Timah bukan lagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pendapat itu dianggap kurang tepat oleh JPU Kejari Bangka, Benny Harkat.

“Menurut majelis hakim PT Timah bukan BUMN. Jadi, kerugian yang dialami PT Timah bukan kerugian negara. Kalau menurut kami tidak tepat, mungkin majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri,” kata Benny kepada Bangka Pos, baru-baru ini.

Menurut Benny, keputusan hakim yang memvonis bebas Agat dan kawan-kawan merupakan hal yang biasa bagi dirinya.

“Kecewa, tentu pastilah, kalau sedih sih tidak. Mengenai pendapat hakim sudah biasa, bukan kali pertama terkait vonis bebas.

Tetapi, tetap koridor upaya hukum akan tetap kami tempuh tidak ada masalah,” sebut Benny.

Kontroversi terkait status PT Timah Tbk tersebut, ditanggapi oleh Komisaris PT Timah Tbk Rustam Effendi.

Halaman
123
Sumber: bangkapos.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved