Breaking News:

Horizzon

Rawat dan Obati Mereka, Jangan Dibiarkan Mati

Jika kaitan dengan komorbid itu selalu ada, kenapa kita tidak kembali ke situasi normal dengan lebih fokus pada komorbid-nya saja

Penulis: ibnu Taufik juwariyanto | Editor: suhendri
Rawat dan Obati Mereka, Jangan Dibiarkan Mati
Bangka Pos
IBNU TAUFIK Jr Pemimpin Redaksi Bangka Pos Group

TIDAK perlu berdebat, virus Covid-19 itu memang ada dan nyata. Jika diskusi kita dibatasi soal ada dan tidak, maka diskusi akan selesai. Saatnya kita diskusi pada sejauh mana eksistensi dan penanganan daripada virus yang sama-sama kita yakini ada tersebut.   

Tak perlu dimungkiri, seiring dengan meningkatnya jumlah kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan penuhnya rumah sakit dengan pasien yang ingin memperoleh layanan kesehatan, plus banyaknya orang meninggal terkait dengan pandemi ini, debat soal Covid-19 ini nyata atau tidak juga makin mencuat ke permukaan.

Di beberapa wilayah, penolakan terhadap kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat yang dimulai sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 yang kemudian diperpanjang sampai 25 Juli 2021 juga mulai terang-terangan muncul ke permukaan.

Kebijakan yang oleh Presiden Jokowi sendiri dinilai sebagai kebijakan yang terpaksa diambil untuk mengendalikan laju penularan virus Covid-19 ini oleh beberapa kalangan benar-benar memukul sendi utama perekonomian rakyat kecil.

Tak hanya masyarakat kalangan menengah ke bawah, penerapan PPKM Darurat juga dirasakan oleh hampir semua sektor. PPKM Darurat ini seolah menjadi pelengkap panjangnya penderitaan masyarakat yang sudah hampir dua tahun melawan Covid-19 dalam diam.

Tak bergeming, menggunakan adagium keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto, pemerintah justru memperluas dan memperpanjang cakupan PPKM ini.

Diberlakukan pertama pada 3 Juli hingga 20 Juli 2021 untuk Jawa dan Bali, kebijakan ini diperpanjang sampai ke 25 Juli dengan penambahan cakupan di 15 kabupaten/kota di luar Jawa. Dan pada 25 Juli 2021, seperti sudah ditebak banyak pihak, dengan alasan melindungi segenap rakyat dari paparan Covid-19, PPKM diperluas dengan konsep baru.

Dalam pidato yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (25/7/2021) Jokowi memutuskan untuk diperpanjang kebijakan PPKM hingga 2 Agustus 2021 mendatang. Perpanjangan PPKM ini cakupannya diperluas namun ada sejumlah kelonggaran dibanding penerapan PPKM Darurat sebelumnya.

Kebijakan tersebut tentunya menjadi pilihan yang juga tak gampang bagi pemerintah di antara menjaga upaya mengendalikan laju penularan Covid-19 dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi

Sesuai dengan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi empat kali berturut-turut sejak kuartal II-2020.

Halaman
123
Sumber: bangkapos
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved