Bangka Belitung Menunggu Keputusan Pusat, Satgas Covid-19 Siapkan Langkah Hadapi PPKM Level 4

Mikron menambahkan, untuk penanganan kasus di tiga kabupaten, seperti Belitung, Belitung Timur dan Bangka Barat, hingga satu Minggu pelaksanaan PPKM level 4, menurutnya belum secara maksimal menekan kasus positif Covid-19.

"Kasusnya fluktuatif kadang naik dan turun, ini mungkin karena kita lebih banyak ke sosialisasi. Besok Senin, kita mulai lakukan evaluasi untuk melihat ke lapangan tempat yang sudah dilakukan sosialisasi dan diberikan stiker apakah patuh terhadap larangan yang kita sampaikan," jelasnya.

Dia mengatakan, selama satu Minggu pelaksanaan PPKM dikuinya masih banyak masyarakat yang acuh terhadap larangan disampaikan pemerintah.

"Masyarakat seperti tak acuh atau cuek saja dengan larangan yang ada, padahal kita harus peduli dan bersama-sama mendukung pemerintah, agar kita segera lepas dari level PPKM ini, karena batasanya hanya satu Minggu, bila kita patuh maka kasus akan turun berdampak pula pada penurunan levelnya," katanya.

Erzaldi Laporkan Evaluasi PPKM Level 4 Kepada Menko Perekonomian

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Erzaldi Rosman mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka evaluasi perkembangan dan tindaklanjut PPKM Level IV di Luar Jawa-Bali secara virtual, Sabtu (31/7/21).

Rakor evaluasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartanto, dan melibatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, perwakilan TNI/Polri, Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Berbagai Kepala Daerah ditingkat I menyampaikan evaluasi serta kendala yang dihadapi selama pemberlakuan PPKM level 4 sejak di mulai 26 Juli.

Begitu pula yang disampaikan Gubernur Erzaldi yang mengungkapkan berbagai evaluasi seperti masih belum seluruhnya Kabupaten/Kota di Babel mengeluarkan aturan hukum tentang pelaksanaan PPKM di wilayah masing-masing.

"Kami juga kekurangan jumlah alat tes antigen dan PCR atau _polymerase chain reaction_ untuk memenuhi standar testing dalam Inmendagri, dimana keperluannya 3.500 per hari. Begitu pula beberapa fasilitas pelayanan kesehatan belum melaporkan hasil testing, sehingga tidak tercatat di database _New All Record Tes COVID-19_ (NARTC19)," kata Erzaldi Rosman dikutip Bangkapos.com dari laman Diskominfo Bangka Belitung, 

Pekerjaan rumah lainnya yang masih harus ditingkatkan menurut Gubernur kepada Kemenko Airlangga, juga mengenai _Bed Occupancy Rate_ (BOR) yang saat ini tingkat keterpakaian mencapai 82,53 persen se-Babel. Sementara, kurangnya stok vaksin, lanjut gubernur menjadi kendala Babel belum bisa mencapat target nasional.

Dengan adanya penambahan dan konversi tempat tidur, berimbas pada kekurangan peralatan dan perlengakapan alat kesehatan, seperti alat bantu pernafasan _High Flow Nasal Cannula_ (HFNC), tabung oksigen, ventilator, dan lain-lain, serta sumber daya manusia (nakes dan relawan).

"Minimnya pabrikasi oksigen berskala besar di Provinsi Bangka Belitung, dikarenakan kita belum memiliki oksigen konsentrat. Mengingat kita merupakan daerah kepulauan dan hanya mengandalkan transportasi laut yang pada situasi tertentu akan terganggu," katanya.

Gubernur Erzaldi juga melaporkan jika pelaksanaan PPKM 4 maupun 3 sudah dilaksanakan dengan dasar dikeluarkannya surat edaran tentang sistem jam kerja, surat edaran pengendalian transportasi bagi pelaku perjalanan domestik, melaksanakan rakor Forkopimda Babel di seluruh Kabupaten/Kota.

"Kita sudah melakukan sosialisasi, edukasi, penegakan oleh pentahelix dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, dan menunjuk _Liaison Officer_ untuk penanganan Covid-19 di Pulau Belitung yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah," katanya.