4 Pasang Baju Dinas Baru Anggota DPRD Bangka Belitung, Melalui Proses Lelang dan Bahannya Cotton

Ia menjelaskan penyusunan RAPBD Perubahan saat ini tetap berorientasi pada basis kinerja dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja serta dapat diukur capaian targetnya

. "Kita semua dituntut untuk bekerja keras agar tercapai sasaran program dan kegiatan pembangunan tersebut. Sampai dengan saat ini pemerintah provinsi telah empat kali melakukan perubahan peraturan gubernur atas penjabaran APBD 2021," katanya.

Hal ini dilakukan karena Pemprov melakukan penyesuaian alokasi pendapatan, melaksanakan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam menghadapi masa pandemi Covid 19.

Serta penyesuaian alokasi anggaran akibat adanya perubahan satuan organisasi perangkat daerah (SOTK).

"Saya mengajak bapak ketua, wakil wakil ketua dan anggota DPRD yang terhormat untuk bersama sama meneliti membahas mengoreksi, dan menetapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2021 ini," jelas Fatah.

Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi bersama para wakil rakyat akan segera membahas terkait perubahan rancangan APBD 2021 ini.

"Kami akan melaksanakan rapat badan musyawarah untuk membahas RAPBD Perubahan tahun 2021 dari tingkat komisi bersama mitra terkait, yang pada akhirnya akan dijadwalkan rapat paripurna untuk pengambilan keputusan," kata Herman. (s2)

Belum Mendesak

PARA wakil rakyat harus hati hati betul dalam menyikapi kebijakan anggaran baju baru dewan. Anggaran ini bernilai ratusan juta rupiah karena dianggap belum begitu mendesak dan penting.

Jika memang butuh dan harus dianggarkan, tidak jadi masalah, tinggal bagaimana kalkulasi rasionalnya bisa ditimbang ulang kembali.

Tidak harus mewah dan sangat mahal. Bagaimanapun kondisi para wakil rakyat idealnya haruslah merepresentasi kondisi rakyat yang diwakilinya.

Baca juga: Baju Bernilai Ratusan Juta Rupiah DPRD Bangka Belitung, Rendy Hamzah: Tidak Harus Mewah dan Mahal

Terlebih di saat momen pandemi Covid 19 yang masih mendera publik. Jikapun ekonomi di Babel cukup baik ketimbang sejumlah daerah lainnya di tanah air.

Memang secara proses penganggaran sudah sesuai peraturan yang berlaku, jadi secara legalitas tidak ada persoalan, terlebih sudah disesuaikan dengan PAD. Namun secara legitimasi tentu ini dipertanyakan publik luas karena kebijakan ini tidak sensitif terhadap defisit anggaran yang terjadi secara lokal nasional.

Dalam Peraturan Pemerintah Kemenkeu besaran pembiayaan di parlemen daerah menyesuaikan dengan besaran dan kemampuan PAD daerah masing masing.

Namun perlu dipertimbangkan juga kemampuan anggaran kita, terlebih gelombang masalah Covid 19 hingga saat ini terus menjadi tekanan bagi kemampuan keuangan kita.

Jikapun tak dibatalkan mungkin paling tidak dikurangilah besaran jumlah anggarannya. Setidaknya itu bisa menggembirakan rakyat terhadap wakil rakyatnya. (riu)