Terkait Perkara Pemalsuan Tandatangan, Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Huzarni Rani

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung menolak permohonan praperadilan Huzarni Rani.

Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal Sulistiyanto Rokhmad Budiharto di ruang Tirta PN Pangkalpinang, Senin (6/9/2021) sore.

Dalam eksepsi Hakim menyatakan, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya dan menyatakan permohonan praperadilan bukan lingkup praperadilan (Error in objecto).

“Menimbang dalam hal itu menyatakan permohonan pemohon praperadilan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard. Menimbang bahwa praperadilan tidak dapat diterima mama membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil,” kata Hakim Sulistiyanto Rokhmad Budiharto.

Baca juga: Pria Bertato dan Mantan Preman Ini Lamar Wanita Penghapal Al-Quran, Ayahnya Beri Reaksi Tak Terduga

Baca juga: Pantesan Amerika Tenang-tenang Saja Meski Kekuatan Militer China Semakin Kuat, Pengamat Beberkan Ini

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang, AKP Adi Putra mengatakan, penghentian penyelidikan perkara/kasus dugaan pemalsuan dokumen dukungan calon ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bangka Belitung 2021 – 2024, Syarli Nopriansyah telah dilakukan pihaknya sesuai standar operasional prosedur atau SOP.

“Untuk kesekian kalinya Sat Reskrim Polres Pangkalpinang menang dalam gugatan praperadilan. Hal ini menunjukan bahwa sat reskrim dalam menangani setiap perkara sudah sesuai SOP,” ungkap  Adi Putra usai sidang kepada Bangkapos.com.

Ditegaskan Adi Putra, dari hasil kesimpulan penyelidikan belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan lantaran tidak mencukupi unsur pasal 184 KUHAP. 

Padahal untuk menaikan status perkara syaratnya minimal harus memenuhi dua alat bukti yang sah dalam pemenuhan unsur pidananya.

“Dalam proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang ditangani secara profesional oleh penyidik Sat Reskrim Polres Pangkalpinang,” ungkap Adi.

Untuk itu ia berharap, dengan keputusan pengadilan hari ini dapat menjadikan pembelajaran pihaknya agar kedepannya lebih baik lagi.

“Semoga dari keputusan pengadilan ini kita semua mendapat hikmahnya dan pembelajaran lebih baik lagi,” harap Adi.

Dalam sidang ini turut hadir Kuasa Hukum Polres Pangkalpinang yakni Kabid Kum Polda Babel Kombes Pol Juliat Permadi Wibowo, Ps Kaur Rapkum Bidkum Polda Babel AKP Raden Hasir, Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang AKP Adi Putra, KBO Reskrim Polres Pangkalpinang Ipda Imam Satriawan, Kaurren Bidkum Polda Bangka Belitung Ipda Minarno dan Ps Kanit Pidum Satreskrim Polres Pangkalpinang Bripka M Nasrun beserta beberapa personel lainnya.

Baca juga: Video Gisel 13 Detik Ditonton Jutaan Kali, Siapa Sosok di Sampingnya?

Baca juga: Pria Ini yang Dulu Bikin Gisel Susah Move On Setelah Asmaranya Kandas

Sedangkan termohon, Huzarni Rani saat dikonfirmasi harian ini enggan memberikan komentar lebih banyak.

Saat dihubungi melalui sambungan telepon hanya terdengar dengungan bunyi telepon tersambung.

Begitu juga saat dihubungi melalui pesan singkat WhatsApp terlihat hanya dua centang biru tanda pesan sudah dibaca.

Selain itu ia hanya menanyakan kepada harian ini mendapatkan hasil sidang dari siapa.

“Dari siapa tahunya,” jawab Huzarni singkat.

Seperti yang diketahui sebelumnya pelapor Huzarni Rani melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan surat terkait dukungan calon Ketua Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Bangka Belitung ke Polres Pangkalpinang dengan nomor:  LI R/135/XII/2020/Reskrim  tertanggal 23 Desember 2020 lalu.

Dalam laporannya, Huzarni Rani menyebut terpilihnya Syarli Nopriansyah yang juga menjabat sebagai Camat Belinyu, Kabupaten Bangka sebagai Ketua IPSI Babel masa bhakti 2020-2024 di Musprov IV IPSI Babel Tahun 2020 yang digelar di Swiss Belhotel tanggal 12 Desember 2020, dianggap cacat hukum lantaran ada surat dukungan dari Pengurus Kabupaten (Pengkab) IPSI Bangka Selatan (Basel) tidak sah dikarenakan tanda tangan dari Ketua IPSI Basel diduga dipalsukan.

Sayangnya dalam proses penyelidikan yang dilakukan Sat Reskrim Polres Pangkalpinang, penyidik tidak menemukan unsur pidananya lantaran tidak memiliki bukti yang cukup kuat, maka dari itu  penyelidikan  belum dapat ditingkatkan statusnya ke penyidikan.

Karena merasa tidak terima dengan surat penghentian penyelidikan nomor SP2HP/10/IV/RES.1.24/2021 yang diterbitkan Sat Reskrim Polres Pangkalpinang, Huzarni Rani kemudian melayangkan permohonan gugatan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 24 Agustus 2021.

(Bangkapos.com/Cepi Marlianto)