Utang Indonesia Membengkak Tembus Rp6.570,17 triliun, Satu Warga Tanggung Utang Rp24,25 juta

BANGKAPOS.COM---Utang pemerintah selama pandemi covid-19 membengkak hingga mencapai totalnya Rp 6.570,17 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah pada akhir Juli 2021 mencapai Rp 6.570,17 triliun.

Rasio utang tersebut sebesar 40,51 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Posisi utang pada Juli itu meningkat sekitar Rp 15,16 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Juni sebesar Rp 6.554,56 triliun.

Baca juga: Video Gisel 13 Detik Ditonton Jutaan Kali, Siapa Sosok di Sampingnya?

Baca juga: Pria Ini yang Dulu Bikin Gisel Susah Move On Setelah Asmaranya Kandas

Bila diasumsikan dengan total keseluruhan jumlah penduduk Indonesia, maka setiap satu penduduk atau per kepala Warga Negara Indonesia (WNI) menanggung utang sebesar Rp 24,25 juta.

Angka tersebut didapat dengan membagi jumlah utang pemerintah Rp 6.418 triliun dengan jumlah penduduk Indonesia berdasarkan Sensus Penduduk 2020 dari BPS dengan populasi sebanyak 270,2 juta penduduk.

Penerimaan negara saat ini sebesar Rp 726 triliun per Mei 2021 sedangkan belanja negara mencapai Rp 945 jadi defisit APBN sebesar Rp 219 triliun per akhir Mei 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat ini berupaya untuk membayar utang-utang tersebut.

Sri Mulyani saat ini mencari sumber pendapatan yang paling kompetitif untuk bisa membayar utang yang terus membengkak tersebut.

“Utang harus dikelola, kalau kemarin utang jadi naik ya kita sekarang harus kelola mencari sumber pembiayaan paling kompetitif,” kata Sri Mulyani ketika menyampaikan kuliah umum secara virtual, Jumat (3/9/2021).

Wanita yang akrab disapa Ani ini menuturkan, pembiayaan yang paling kompetitif adalah lewat pasar surat berharga.

Pemerintah bahkan meminta bantuan Bank Indonesia (BI) untuk membeli SUN dengan skema bagi-bagi beban (burden sharing).

"Kita dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, III, melakukan burden sharing secara baik. Ini semua dilakukan manajemen utang yang bertanggung jawab. Tidak kemudian satu resep satu direction selesai,” ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya diberitakan, bendahara negara ini mengucapkan, penarikan utang diperlukan untuk menutup defisit APBN yang melonjak 6,09 persen saat pandemi.

Defisit disebabkan oleh melonjaknya belanja negara untuk penanganan pandemi namun penerimaan pajak merosot sebesar -14,7 persen tahun 2020.

Baca juga: Sudah 7 Kali Yosef Dipanggil, Petugas Kebersihan Ini Tahu saat Penemuan Korban Pembunuhan di Subang