Selasa, 28 April 2026

Pernyataan PKS Atas Ulah Edy Mulyadi yang Hina Orang Kalimantan dan Prabowo

Terkait hal itu, Juru Bicara (Jubir) PKS Ahmad Mabruri menegaskan partainya tak memiliki hubungan dengan Edy Mulyadi.

Editor: fitriadi
Istimewa/PKS
Ahmad Mabruri Juru Bicara PKS 

BANGKAPOS.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersuara terkait pernyataan kontroversial Edy Mulyadi yang dianggap menghina masyarakat Kalimantan dan Prabowo Subianto.

Hal itu terkait Edy Mulyadi yang disebut eks kader PKS.

Edy juga disebut pernah menjadi caleg dari PKS, namun tidak terpilih.

Terkait hal itu, Juru Bicara (Jubir) PKS Ahmad Mabruri menegaskan partainya tak memiliki hubungan dengan Edy Mulyadi.

Mabruri tidak membantah bahwa Edy Mulyadi pernah bergabung dengan PKS sebagai calon legislatif dalam pemilu sebelumnya.

Baca juga: Sosok Edy Mulyadi Mantan Caleg PKS yang Kini Dicari Orang Kalimantan, Prabowo Pun Diolok-olok

Baca juga: Potret Hot Mom BCL Bersepeda Pakai Tank Top dan Celana Pendek, Simple tapi Stunning Abis

Baca juga: Bukan Diberhentikan, Honorer yang Memenuhi Syarat Ini Bakal Diangkat Jadi CPNS

Namun, ketika pemilu telah usai, kini Edy Mulyadi sudah tidak aktif lagi di struktur level kepengurusan PKS mana pun dan bukan pejabat struktur partai.

"Sehingga sama sekali tidak ada kaitan PKS dengan pernyataan yang bersangkutan (Edy Mulyadi)," kata Mabruri dikutip dari laman resmi PKS, Minggu (23/1/2022).

"Segala sikap resmi PKS disampaikan oleh Juru Bicara Resmi DPP PKS dan juga Anggota Fraksi PKS DPR RI sesuai dengan tupoksi dan bidang," sambungnya.

Selain itu, Mabruri menambahkan, setiap sikap pernyataan PKS juga dapat dilihat oleh masyarakat lewat situs dan akun media sosial resmi PKS.

Mabruri menjelaskan, PKS sendiri memang masih menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), tapi sikap tersebut selalu disampaikan oleh wakil-wakilnya di DPR melalui forum-forum konstitusional.

"Penolakan PKS terhadap pemindahan IKN dilakukan dalam ruang konstitusi, dijamin oleh undang-undang," tegasnya, dilansir dari Kompas.tv.

Kendati demikian, lanjut Mabruri, penolakan tersebut bukan lantas mengartikan bahwa PKS berusaha tampil beda atau melawan arah jalan pemerintah.

"Sikap PKS sebagai penyeimbang pemerintah bukan berarti bersikap asal beda dan tanpa penjelasan yang lengkap dan akademik," tutur Mabruri.

Mabruri pun berharap perbincangan soal IKN yang dikonsumsi oleh publik senantiasa dalam iklim diskusi yang sehat.

Jangan sampai, pernyataan dari pihak seperti Edy Mulyadi itu dapat memperkeruh keadaan sehingga menimbulkan permasalahan ke depannya.

Sumber: Tribun Solo
Halaman 1/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved