Berita IKN Nusantara
Tuai Polemik, Petisi Tolak IKN Nusantara Beredar dan Diteken Lebih 13 Ribu Orang di Change.org
Penolakan datang dari berbagai kalangan termasuk para tokoh penting seperti eks Ketua KPK Busyro Muqoddas
Penulis: Vigestha Repit Dwi Yarda | Editor: M Zulkodri
lihat foto
BANGKAPOS.COM - Rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur menuai berbagai polemik.
Diketahui sebelumnya pemerintah telah berencana memulai pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu pada pertengahan 2022.
Namun tak semulus perencanaannya, plan pembangunan megaproyek tersebut lebih dulu mendapat penolakan dari sejumlah pihak.
Tak tanggung-tanggung penolakan ini datang dari berbagai kalangan termasuk para tokoh penting seperti eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas.
Bahkan telah muncul petisi berisi tolak IKN hingga hingga gugatan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: Penyebab Suami Nonton Video Syur Dulu Sebelum Berhubungan Intim, Ini Penjelasan dr Aisah Dahlan
Baca juga: Inilah 4 Posisi Bercinta Ini Jadi Favorit Para Perempuan, Suami Wajib Tahu
Petisi itu berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara".
Petisi penolakan IKN tersebut diprakarsai oleh Narasi Institute dan digalang melalui situs change.org.
Tak pelak, munculnya petisi tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.
Para inisiator penolak IKN mengajak seluruh warga Indonesia untuk mendukung mereka, meminta agar Presiden Jokowi menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan IKN.
Mereka menilai memindahkan ibu kota di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini bukanlah hal yang tepat.
"Apalagi kondisi rakyat dalam keadaan sulit secara ekonomi, sehingga tak ada urgensi bagi pemerintah memindahkan Ibu Kota negara," tulis petisi tersebut.
Para tokoh dalam petisi itu mendorong pemerintah agar lebih fokus menangani varian baru Covid-19 Omicron yang membutuhkan dana besar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Selain itu mereka juga menganggap pembangunan Ibu Kota Negara di saat seperti ini hendaknya dipertimbangkan dengan baik.
Baca juga: Ini Tanda-tanda dan Waktu Wanita Sedang Birahi Tinggi, Agar Suami Paham, Kata dr Aisah Dahlan
Baca juga: Resmi Pacaran, Ini Detik-detik Rizky Febian Nyatakan Cinta ke Mahalini Disaksikan Sule dan Nathalie
Sebab, Indonesia memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar diatas 3 persen dan pendapatan negara yang turun.
Sementara itu, infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk, sekolah rusak terlantar dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara.
