Pengurus Kadin Pangkalpinang Dilantik, Molen Tegaskan Ekonomi Jangan Dijadikan Politik

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil, menegaskan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Pangkalpinang agar tidak melakukan kegiatan politik ekonomi.

Hal itu dirinya tegaskan usai menghadiri pelantikan Kepengurusan Kadin Kota Pangkalpinang periode 2021-2026 di Hotel Grand Vella, Rabu (30/3/2022).

Apabila Kadin melakukan politik ekonomi, dikhawatirkan dapat memengaruhi sistem sosial ekonomi yang berbeda. Seperti sosialisme dan komunisme, bersama dengan pembuatan dan implementasi kebijakan publik.

"Saya minta Kadin kota jangan melakukan politik ekonomi, tapi ekonomi politik. Kalau politik ekonomi itu, bagaimana ekonomi dijadikan politik, no, no, no (tidak, red)," tegasnya kepada sejumlah awak media.

Pria yang biasa disapa Molen ini mengatakan, Kadin seharusnya melakukan ekonomi politik. Tujuan besarnya, berusaha mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang, serta mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting.

Akan tetapi tetap dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) hingga sumber daya alam (SDM) untuk dijadikan sumber daya ekonomi dalam membangun Kota Pangkalpinang.

"Tetapi bagaimana ekonomi politik berupaya mengembangkan sumber daya yang ada, sumber daya yang dimiliki Kadin juga sudah jelas, ketuanya oke," terang Molen.

Menjadi pengurus Kadin Kota Pangkalpinang, lanjutnya, tentunya memiliki previlege atau hak istimewa. Namun, dalam melaksanakan pembangunan, tentunya ada tiga pilar besar yang harus diperhatikan yakni pemimpin, ulama dan pengusaha.

Tiga pilar tersebut harus bersatu dengan sinergi, kolaborasi dan komitmen. Pemerintah kota saat ini telah menciptakan pasar dan iklim investasi ramah dimana imbasnya pertumbuhan ekonomi baik dari -3,01 ke 9,27 persen dan tertinggi se-Sumatera.

Nilai investasi yang masuk Rp3,3 triliun, tenaga kerja hampir 3 ribu orang. Inflasi hanya 3 persen lebih, kemiskinan menurun sekitar 6,07 persen, pengangguran turun sekitar 7 persen dan ulama telah menjaga situasi kondusif masyarakat.

Sedangkan pilar ketiga, yakni pengusaha, diminta komitmen dalam membayar pajak untuk pembangunan di Pangkalpinang.

"Kami pemerintah menuntut komitmen para pengusaha untuk membayar pajak, NJOP sudah saya sesuaikan. Semua saya lakukan bukan untuk cari popularitas, tetapi ini juga balance (seimbang, red) masyarakat saya butuh makan butuh pembangunan. Maka dari itu pengusaha carilah cuan sebanyak-banyaknya tapi jangan lupa akan kewajiban untuk membayar pajak," sebutnya.

Kendati begitu, Molen optimistis pengurus Kadin yang baru memiliki visi dan misi serta inovasi yang jelas. Apabila seluruh stakeholder komitmen tentunya dapat membuat Pangkalpinang semakin melejit

"Jadi tolong jangan lakukan politik ekonomi pendekar membantu kota Pangkalpinang untuk peningkatan pendapatan asli daerah," kata Molen.

Bawa Digitalisasi Pangkalpinang dari Dunia Usaha

Terpisah, Ketua Kadin Kota Pangkalpinang, Wendo Irwanto, mengatakan, pihaknya akan membawa Kadin semakin dikenal oleh masyarakat maupun pengusaha di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi wadah organisasi yang bermanfaat bagi dunia usaha.

"Maju bersama Kadin Kota Pangkalpinang menuju UMKM berbasis digitalisasi dalam menuju ekonomi kreatif di era globalisasi 4.0," ucap Wendo.

Wendo menyebut, pihaknya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah kota hingga Kadin provinsi.

Dengan kolaborasi diyakini ekonomi dapat tumbuh sehingga produk lokal di Pangkalpinang mampu diserap oleh pasar nasional.

"Kita bisa diserap oleh konsumen dari luar kota dan sebaliknya. Sehingga komoditi kita bisa terus berkembang dan tumbuh di Pangkalpinang," terangnya.

Di bawah kepemimpinannya, Wendo berjanji pihaknya akan membantu digitalisasi UMKM di Pangkalpinang, dengan program digital produk UMKM memiliki pasar yang lebih luas dan memperkecil biaya produksi. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)