Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Tingkatkan Investasi, Pemkot Pangkalpinang Revisi Perda Penanam Modal

Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung kembali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru di daerah itu.

Penulis: Cepi Marlianto | Editor: nurhayati
Bangkapos.com/Cepi Marlianto
Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil saat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ketika rapat paripurna di gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (25/4/2022). 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung kembali mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) baru di daerah itu.

Sedikitnya ada tiga Raperda yang diajukan pemerintah kota pada beberapa waktu lalu, Raperda itu yakni Peraturan Daerah ( Perda) tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal. Lalu Perda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Raperda Tentang Pelestarian Budaya Daerah.

Terkait dengan pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil mengatakan, pemberian insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah rangka dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah kepada pengusaha atau investor peningkatan penanaman modal di daerah.

“Bentuk insentif dapat berupa dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah,” jelas Maulan kepada Bangkapos.com usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Pangkalpinang, Senin (25/4/2022).

Molen sapaan akrab Maulan Aklil menyebutkan, pemerintah kota sendiri memang telah memiliki Perda Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dan adanya perubahan yang cukup signifikan.

Di mana disebutkan dalam pasal 77, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah disesuaikan. Oleh karena itu Perda Nomor 15 Tahun 2019 tersebut perlu disesuaikan.

“Pemerintah kota memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan. Kemitraan mencakup proses alih ketrampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi,” terang Molen.

Di sisi lain lanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan insentif dalam beberapa bentuk, yakni kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Pemberian insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan, penghapusan pokok pajak dan/atau sanksinya; dan pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan retribusi daerah.

“Sedangkan pemberian kemudahan dapat berbentuk kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung; jaminan ketersediaan energi, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Molen.

Kendati demikian, Molen mengklaim kedua hal tersebut berperan penting dalam kemajuan investasi bagi pemerintah kota, sehingga pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diharapkan dapat mendorong dan menarik minat investor di Kota Pangkalpinang.

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal daerah yang diterapkan merupakan suatu prosedur yang disepakati bersama, antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

Peraturan daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan kebijakan daerah. Pemberian keduanya harus dilandasi dengan kebijakan dan regulasi secara lengkap dan update.

“Disetujuinya Raperda ini bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang ramah di Pangkalpinang. Nantinya akan dibahas di komisi terkait tiga Raperda terkait,” kata Molen. ( Bangkapos.com/Cepi Marlianto)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved