AS Ngotot Beri Korea Utara Sanksi Usai Luncurkan Rudal, China dan Rusia Langsung Pasang Badan
Dua negara itu secara kompak menilai bahwa menambah sanksi untuk Korea Utara bisa berdampak pada krisis kemanusiaan.
Penulis: Nur Ramadhaningtyas | Editor: Iwan Satriawan
lihat foto
BANGKAPOS.COM - Amerika Serikat (AS) telah berencana untuk menambah sanksi kepada Korea Utara usai penembakan rudal balistik di perairan Jepang hari Rabu lalu.
Upaya itu ternyata langsung direspon oleh negara sekutu, Rusia dan China.
China dan Rusia pada Kamis (26/5/20220) memveto upaya yang dipimpin Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB.
Dua negara itu secara kompak menilai bahwa menambah sanksi untuk Korea Utara bisa berdampak pada krisis kemanusiaan.
Veto di Dewan Keamanan PBB itu mengungkapkan perpecahan, yang dikhawatirkan utusan Barat akan dieksploitasi oleh Pyongyang.
Resolusi Dewan Keamanan yang diajukan oleh Amerika Serikat adalah untuk mengurangi jumlah minyak yang dapat diimpor secara legal ke Korea Utara.
Untuk resolusi yang dirancang AS, Korea Utara akan kembali dibatasi jumlah impor minyak secara legal, dari 525.000 menjadi 393.750 ton
Resolusi tersebut telah mendapat dukungan dari 13 anggota Dewan Keamanan lainnya.
China, sekutu terdekat Korea Utara mengatakan harusnya Amerika tidak menekankan sanksi yang sepihak.
"Ini juga harus bekerja untuk mempromosikan solusi politik," kata duta besar China untuk PBB, Zhang Jun.
Dia memperingatkan sanksi ini akan berakibatkan krisis kemanusiaan bagi Korea Utara.
(SELEBARAN / KEMENTERIAN PERTAHANAN KOREA SELATAN / AFP)
Sementara, Duta Besar Rusia, Vassily Nebenzia, menuduh Amerika Serikat mengabaikan seruan Korea Utara untuk menghentikan "aktivitas permusuhan."
"Tampaknya rekan-rekan Amerika dan Barat lainnya menderita writer's block. Mereka tampaknya tidak memiliki respons terhadap situasi krisis selain memperkenalkan sanksi baru," katanya.
Pemerintahan Presiden Joe Biden berulang kali mengatakan bersedia berbicara dengan Korea Utara tanpa prasyarat.
Tahun 2017, sebelum Trump pendekatan ke Kim Jong-un, Dewan Keamanan PBB memilih untuk memperketat tekanan pada Korea Utara.
