Breaking News:

Apakah Semua Honorer Langsung Diberhentikan Tahun 2023?

Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran yang isinya paling lambat 28 November 2023 tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.

Editor: fitriadi
Istimewa
Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran yang isinya paling lambat 28 November 2023 tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. 

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pegawai yang berstatus honorer tidak langsung diberhentikan pada 2023.

Karena itu, Tjahjo menyebut Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta memetakan pegawai non-ASN yang ada di instansinya masing-masing. 

Opsi untuk tenaga honorer Didorong seleksi CPNS atau PPPK Pegawai non-ASN yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPPK.

Namun, pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS atau PPPK harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tertuang dalam surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Tjahjo pada 31 Mei 2022.

Baca juga: Ribuan PHL, Honorer di Pangkalpinang Ketar-Ketir, Angka Penganguran Terbuka Bakal Membengkak

Sebelumnya Kemenpan RB mengeluarkan surat edaran yang isinya paling lambat 28 November 2023 tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan.

Tenaga honorer yang tidak lulus seleksi CPNS maupun PPPK bisa beralih menjadi  outsourcing sesuai kebutuhan. 

Penghapusan honorer ini merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk membangun sumber manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional dan sejahtera. 

"Tenaga non-ASN tetap dibutuhkan. Hanya saja pola rekrutmennya ke depan harus sesuai kebutuhan mendapat penghasilan layak, setidaknya sesuai UMR," kata Tjahjo dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/6/2022). 

PPK bisa merekrut tenaga alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bila membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. 

Tjahjo menuturkan, kebijakan terkait tenaga honorer ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 juga menyebutkan bahwa pegawai non-ASN di instansi pemerintah dapat diangkat menjadi PPPK jika memenuhi syarat. 

Alasan penghapusan tenaga honorer Tjahjo Kumolo menjelaskan, ketidakjelasan sistem rekrutmen tenaga honorer selama ini berdampak pada pengupahan yang sering di bawah batas upah minimum regional (UMR). 

"Tenaga honorer sekarang kesejahteraannya jauh di bawah UMR. Pemerintah dan DPR mencari jalan agar kompensasi tenaga honorer bisa setara dengan UMR," jelas dia. 

Ia menampik anggapan bahwa pengangkatan tenaga non-ASN atau honorer dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebab menurut dia, rekrutmen tenaga honorer sejak tahun lalu diangkat secara mandiri oleh masing-masing instansi. 

Agar ada standardisasi rekrutmen dan upah, Tjahjo menyebut tenaga honorer tersebut diharapkan dapat ditata. Dengan penataan ini, nantinya pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi.

Baca juga: Inilah Guru Honorer yang Mendapat Prioritas Pertama Diangkat Menjadi PPPK 2022 Tanpa Tes

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved