Wakil Ketua DPRD Babel Kritik Rangkap Jabatan Pj Gubernur, Begini Katanya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rangkap jabatan, Ridwan Djamaluddin yang merupakan Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM dan juga Penjabat (Pj) Gubernur Babel dikritisi anggota DPRD Bangka Belitung.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Hendra Apollo, mengatakan akibat rangkap jabatan sebagai Dirjen dan Pj Gubernur Babel membuat pekerjaan sebagai kepala daerah tidak fokus.

"Rangkap jabatan ini harusnya tidak boleh, karena aturan tidak jelas, harus memperkuat di Sekdanya. Lebih ditekankan untuk membantu dan backup dia dan tenaga ahli harus punya sehingga fokus," kata Hendra Apollo kepada Bangkapos.com, Kamis (14/7/2022).

Politikus Golkar ini, menambahkan selama kurang lebih dua bulan menjabat kepala daerah, ia melihat belum ada progres dari kinerja Pj Gubernur Babel.

"Belum ada progres, hanya rutinitas seperti itu. Harusnya berlari, baru kelihatan. Seperti pembentukan Satgas Tambang Ilegal itu tidak berjalan, hanya ibaratnya euforia saja di awal kenyatakan tidak berjalan," keluhnya.

Hendra juga meminta untuk Pj Gubernur Babel fokus bekerja menjadi kepala daerah, karena banyak persoalan di Babel perlu dibenahi.

"Harapan kami segera rombak kabinetnya, cari kepala dinas yang hebat-hebat, orang-orang bagus. Tujuanya biar bersinergi karena Pj ini orang pintar,  masak pembantunya tidak pintar," kata Hendra.

Selain itu, Hendra meminta Pj Gubernur Babel banyak turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat Babel.

"Yang jelas Pj Gubernur Babel harus sering-sering turun ke masyarakat, coffe morning dengan masyarakat tanya apa persolan di Babel. Terutama, persoalan kesejahteraan masyarakat, sawit saat ini murah, sementara di luar mahal. Harga timah juga kenapa murah, akibatnya ekonomi masyarakat Babel merosot," terangnya.

Lebih jauh, Hendra Apollo mengharapkan Pj Gubernur Babel, mengevalusi kembali Satgas Tambang Ilegal yang belum kelihatan visi dan misinya dalam menjalankan tugas.

"Tupoksinya seperti apa, karena mau menangkap maling. Perlu tahu tupoksi satgas ini seperti apa maunya, dasar hukumnya. Karena satgas ingin menangkap, kalau untuk melaporkan orang, suruh LSM, wartawan atau masyarakat bisa. Jadi kewenangan sampai mana," ujarnya.

Ia meminta Satgas Tambang Ilegal dipanggil kambali, diperjelas tugas dan visi misinya dalam membenahi pertambangan timah di Babel.