Nantinya PNS Hanya Jabatan Pembuat Kebijakan, Selebihnya Berstatus PPPK Semua

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah mulai mengurangi jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan akan meningkatkan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Saat ini, jumlah PNS di Indonesia sebanyak 3,9 juta orang. Jumlah ini sudah berkurang dibanding pada tahun-tahun sebelumnya mencapai 4,5 juta orang.

Jumlah PNS ini nantinya akan terus menyusut seiring penerimaan PPPK.

Wacana ini PNS menjadi PPPK diungkapkan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dalam Rakornas Kepegawaian ditayangkan secara virtual, Kamis (21/7/2022), dikutip Bangkapos.com dari Kompas.com.

Baca juga: Berapa Gaji PPPK? Ini Bedanya dengan PNS soal Hak dan Sistem Pengangkatan

Bima mengungkapkan, tren jumlah PNS akan terus menurun. Nantinya, jumlah PPPK akan lebih mendominasi.

"Jumlah PNS sekarang ini 3,9 juta orang, sudah turun dari sebelumnya. Sebelumnya 4,5 juta orang (PNS), tapi jumlah ini ditambah dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekarang ini jumlah 351.000 lebih, terutama guru. Guru, kita akan menerima PPPK dalam jumlah yang besar. Ke depan, bayangan saya PNS ini akan turun drastis, yang banyak adalah PPPK," katanya.

Nantinya, lanjut Bima, PNS hanya akan diisi oleh jabatan pembuat kebijakan pemerintah, sedangkan bagian pelayanan publik akan beralih ke status PPPK. Sistem ini telah diterapkan di seluruh dunia.

"Jabatan-jabatan pelayanan publik itu ke depan, nantinya akan menjadi jabatan pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS ini lebih ke jabatan-jabatan pembuat kebijakan dan itu dilakukan di seluruh dunia. Bahkan, banyak negara tidak ada PNS-nya lagi, hanya ada PPPK," ujar Bima.

Pemerintahan di Indonesia ingin mengacu sistem di luar negeri yang rata-rata kebanyakan pekerjanya banyak menyandang status PPPK ketimbang PNS (civil servant). Bima mengungkapkan lagi bahwa PPPK di negara luar mengantongi tunjangan pensiun.

Beda dengan di Indonesia, para pegawai PPPK belum mendapatkan tunjangan tersebut. Maka dari itu, pemerintah tengah berupaya agar para PPPK bisa memperoleh tunjangan pensiun.

"Bedanya adalah PPPK kita tidak mendapatkan (uang) pensiun, di luar (negeri) dapat. Di Amerika itu fire fighter, police, social worker, teacher, headworker itu PPPK atau government worker bukan civil servant. Australia atau New Zealand semuanya PPPK," ucapnya.

Struktur SDM PNS di RI Tidak Sehat

Bima menambahkan, struktur usia PNS di Indonesia justru grafiknya segitiga terbalik. Maksud Bima, status PNS untuk kategori usia generasi milenial masih minim dan menurutnya itu termasuk tidak sehat.

"Jadi yang tua jauh lebih besar daripada yang muda, ini bukan struktur SDM yang sehat. Kalau kita belajar mengenai siklus, maka segitiga itu ada di paling bawah," katanya.

Baca juga: INILAH Rincian Formasi Rekrutmen PPPK 2022

Selain itu, Bima mengungkapkan, jenjang pendidikan tinggi tak menjamin pegawai tersebut memiliki kemampuan.