Ekspor Timah Akan Distop, Bagaimana dengan PT Timah?

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pemerintah ternyata serius menyetop ekspor timah pada tahun ini.

Keseriusan itu setidaknya terdengar dari apa yang disampaikan Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaludin dalam Seminar Nasional dengan tema Timah Indonesia dan Penguasaan Negara yang digelar Brinst di Santika Hotel Pangkalpinang, Jumat (22/7/2022).

Ini adalah sikap pemerintah yang kesekian kalinya terkait ekspor timah.

Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga telah mengungkapkan hal serupa.

Baca juga: Hercules Eks Preman Tanah Abang Garap Tambang Timah di Babel, Ekspor Mau Disetop dan Hilirisasi

Ridwan Djamaludin yang diketahui juga menjabat sebagai Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini  membeberkan pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap timah.

Menurut dia, sumber daya alam yang banyak dihasilkan oleh Bangka Belitung ini dirasa harus memberikan manfaat lebih besar lagi untuk negara.

Ridwan mengungkapkan bahwa pemerintah dalam waktu dekat akan segera menghentikan ekspor timah.

"Presiden sudah menyampaikan kita harus menghentikan ekspor timah, dengan semangat nilai tambah dan pembukaan lapangan pekerjaan," ujar Ridwan Djamaludin secara virtual dalam Seminar Nasional dengan tema Timah Indonesia dan Penguasaan Negara yang digelar Brinst di Santika Hotel Pangkalpinang, Jumat (22/7/2022).

Baginya, pembukaan lapangan pekerjaan ini, adalah bagian dari penguasaan negara, dengan dihentikan ekspor timah maka akan memberi ruang hilirisasi.

"Karena timah di Indonesia tepatnya di Babel secara mayoritas, dampak sosial secara ekonomi yang semaksimal mungkin. Realitasnya saat ini kita kaya tetapi belum maksimal,” katanya.

Menurut dia ada ruang hilirisasi yang masih harus ditingkatkan. Pemerintah menurutnya akan mempertegas posisi Indonesia dalam permainan bisnis global.

Tak hanya itu pemerintah akan mencegah kebocoran pada bisnis timah ilegal atau tidak sesuai ketentuan yang merugikan negara karena tidak bayar pajak misalnya.

“Setiap tahun PT Timah Tbk rugi Rp2,5 Triliun karena tambang ilegal. Kita juga mencermati kerusakan karena tambang ilegal, 123 ribu hektar lahan kritis yang diakibatkan tambang ilegal, kita tidak mau mewariskan kerusakan pada anak cucu kita,” katanya.

Ridwan menilai timah belum tergantikan, pasalnya sangat dibutuhkan dunia dalam jangka panjang.

Dia membeberkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal melakukan audit pada tata kelola timah sesuai dengan arahan pemerintah.