Ekspor Timah Akan Distop, Bagaimana dengan PT Timah?

"Sadar atas kelola timah belum ideal, untuk itu pemerintah menugaskan BPKP untuk melakukan audit terhadap para pengelola timah," katanya.

Baca juga: Polda Babel Amankan 8,873 Ton Balok Timah Ilegal di Sebuah Gudang, Begini Kronologis Pengungkapannya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan surat edaran per 1 Juli 2022 semua smelter harus melaporkan sumber timah yang dibeli.

"Upaya memantau ini akan diintegrasikan agar timah masuk ke sana sehingga bisa mempertanggungjawabkan, semua harus tercatat," katanya.

Selain itu, timah akan diusulkan sebagai mineral kritis, tujuan untuk memberikan perhatian lebih terhadap tata kelola timah.

"Liberalisasi tata kelola timah, satu sisi bagus partisipasi perusahaan meningkat, pembukaan lapangan kerja dan dampak ekonomi langsung Tapi selau ada dampak negatif. Keberadaan timah di Babel jangan sampai menimbulkan dampak negatif yang lebih besar," katanya.

Pj Gubernur juga sempat menyinggung soal penegakan hukum dalam hal menertibkan pertambangan ilegal.

Dia berharap pelaku usaha dapat memiliki perizinan, pemprov siap memandu dan memberi pelayanan soal pengurusan perizinan, agar operasional legal.

"Kami menata kegiatan pertambangan ilegal dapat menjadi legal. Pemprov Babel menyediakan tempat sebagai tempat bantuan perizinan selama tiga bulan sampai Oktober, pemerintah sudah membukakan jalan," katanya.

Anggota Komisi VII, DPR RI Bambang Patijaya menambahkan, dalam tata kelola timah harus menekankan tiga aspek.

Pertama, masyarakat dapat bekerja dan dapat penghidupan dari pertimahan.

Kedua, aturan diteggakkan sehingga  negara mendapatkan manfaat.

Ketiga, lingkungan mesti terjaga.

"Isu larangan ekspor timah ini penting, ini harus dikawal, diharapkan jangan sampai  menimbulkan gejolak," katanya.

Baca juga: Harga TBS Sawit dan Timah Murah, Capaian Investasi Babel Penyeimbang Pertumbuhan Ekonomi

Bagaimana dengan PT Timah?

Sebelumnya, secara terpisah PT Timah sudah menyampaikan sikapnya terkait rencana menyetop atau melarang ekspor timah ini.