Breaking News:

Berita Pangkalpinang

Jaminan Pensiun Diterima saat Usia Peserta 65 tahun, Akademisi Nilai Tidak Adil

Dosen hukum itu menilai, setelah tidak lagi bekerja, pensiunan tidak lagi mempunyai sumber pendapatan sebagaimana pada saat bekerja

Penulis: Akhmad Rifqi Ramadhani | Editor: Novita
IST/Dokumentasi Pribadi
Dosen Hukum Universitas Bangka Belitung, Darwance 

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyebut penerimaan Jaminan Pensiun (JP) bisa diterima saat peserta berusia 65 tahun.

Penerimaaan tersebut berlaku terhadap peserta pada kelahiran setelah 1978. Sementara kelahiran sebelum 1978 merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) 45 tahun 2015 dengan skema yang berbeda.

Menanggapi hal tersebut, Akademisi Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB), Darwance, menilai, perspektif pekerja ini tidak adil. Apalagi secara hierarki, peraturan pemerintah ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 41 ayat (8) dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurutnya, secara normatif jelas bahwa sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta, termasuk anggota keluarganya.

"Ada frasa kebutuhan dasar di sini, lantas jika manfaat baru bisa diterima beberapa tahun kemudian, bagaimana dengan peserta yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya? Ini saja indikator sederhananya, apalagi bagi mereka yang diputus hubungan kerjanya secara tiba-tiba. Ini sangat menyulitkan bagi mereka," jelasnya kepada Bangkapos.com pada Kamis (25/8/2022) sore.

Selain itu, lanjut dia, ketentuan ini menjadi kontras manakala dihubungkan dengan penjelasan umum peraturan pemerintah yang mengutip UUD NRI Tahun 1945, bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat, dalam kasus ini adalah pekerja.

Satu dari bukti bahwa negara itu betul-betul berupaya memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya, adalah dengan adanya dana pensiun seperti ini. Sebab dana pensiun hakikatnya sebagai tabungan bagi pekerja itu sendiri. Dengan kata lain, negara memaksa pekerja untuk menabung.

"Konsepnya sudah bagus, cuma agak aneh jika pencairannya pun harus ditentukan waktunya seperti ini. Saya yakin pemerintah punya alasan, apa pun jika bisa jangan sampai menyulitkan pekerja," imbuhnya.

Dosen hukum itu menilai, setelah tidak lagi bekerja, pensiunan tidak lagi mempunyai sumber pendapatan sebagaimana pada saat bekerja. Oleh sebab itu, dana pensiun merupakan satu di antara solusi. Namun jika belum bisa dicairkan, bisa saja yang bersangkutan sudah terlebih dahulu meninggal dunia misalnya.

"Ini akan tambah rumit lagi nanti secara administrasi, butuh dokumen tambahan sebab yang bersangkutan meninggal dunia. Hasilnya pasti akan tidak maksimal, masyarakat sudah terlebih dahulu putus asa, akhirnya abai dan tidak percaya lagi terhadap hal apa pun yang dikelola oleh negara," bebernya.

Dengan demikian, akibatnya pun akan panjang. Krisis kepercayaan akan berdampak pada negara, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pun akan berpotensi diabaikan.

"Untuk apa patuh, untuk apa membayar iuran, misalnya, jika pada akhirnya pencairan juga rumit dan butuh waktu lama?" tegasnya.

Peraturan pemerintah itu salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan. Sebagaimana halnya konstititusi dan juga undang-undang, tentu bisa direvisi. Hukum sebagai norma, tentu hadir agar masyarakat menjadi sejahtera, menjadi tertib, memberikan rasa mudah, bukan sebaliknya.

"Jadi jika memang dalam praktik sulit diimplementasikan, mendapatkan banyak penolakan, manfaatnya kurang dirasakan bahkwan tidak dapat dirasakan sama sekali, semestinya memang direvisi," kata Darwance.

Mengutip kata Satjipto Rahardjo, imbuhnya, hukum itu diciptakan untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum.

Artinya jelas, peraturan pemerintah atau apa pun bentuknya, harus dapat memudahkan masyarakat, bukan malah menyulitkan. ( Bangkapos.com/Akhmad Rifqi Ramadhani)

Sumber: bangkapos.com
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved