Berita Pangkalpinang
Ombudsman Babel Dorong Penyaluran Pertalite dan Solar Tepat Sasaran
Kajian cepat ini dilakukan melalui survei wawancara terhadap 781 responden di SPBU yang ada di 31 provinsi pada 8-12 Agustus 2022.
Penulis: Cici Nasya Nita |
lihat foto
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung, Shulby Yozar Ariadhy mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan kajian cepat atau rapid assessment Ombudsman mengenai pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar melalui aplikasi MyPertamina.
Kajian cepat ini dilakukan melalui survei wawancara terhadap 781 responden di SPBU yang ada di 31 provinsi pada 8-12 Agustus 2022.
Terdapat 47 persen responden adalah pengendara sepeda motor dan mobil angkutan umum, 30 persen mobil pribadi, serta 23 persen mobil angkutan barang.
"Sebanyak 76 persen responden menyatakan mengisi kendaraannya dengan Pertalite dan 21,4 persen Solar. Faktanya di lapangan masyarakat, khususnya di daerah belum mengerti teknis pendaftaran Mypertamina sehingga mayoritas atau sekitar 72 persen responden belum mendaftar hingga saat ini," ujar Yozar saat dikonfirmasi bangkapos.com, Senin (29/8/2022).
Dibeberkan Yozar, Ombudsman memang mendorong agar dilakukan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar hanya untuk kendaraan roda dua di bawah 250 cc dan angkutan umum.
"Hal ini dikarenakan apabila harga Pertalite dan Solar dinaikan menjadi Rp 10 ribu per liter akan memicu peningkatan inflasi yang pada akhirnya akan berdampak langsung pada berbagai sektor industri manufaktur, industri makanan, atau transportasi serta dapat memengaruhi daya beli masyarakat," kata Yozar.
Menurutnya, opsi pembatasan penyaluran BBM Bersubsidi lebih baik dilakukan dengan didukung optimalisasi penerapan digitalisasi SPBU melalui MyPertamina.
"Melalui aplikasi MyPertamina maka akan terseleksi siapa saja yang berhak menerima BBM bersubsidi sehingga penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran," kata Yozar.
Dia menambahkan kenaikan harga BBM subsidi akan menimbulkan dampak pada perekonomian masyarakat.
"Pengendalian melalui pembatasan penyaluran BBM bersubsidi dapat mencegah jebolnya APBN. Apabila penyaluran BBM Bersubsidi masih belum terkendali dan tidak dibatasi maka volume distribusi akan terus meningkat yang pada akhirnya akan berdampak pada jebolanya APBN untuk menambah subsidi energi," kata Yozar.
(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)
