Anggota DPRD Babel Ini Kecewa Presiden Naikkan Harga BBM Subsidi, Begini Katanya 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. 

Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi mulai berlaku, pada Sabtu (3/9/2022) kemarin, pukul 14.30 WIB.

Harga Pertalite semula Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter, harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan harga Pertamax Rp12.500 menjadiRp 14.500 per liter.

Seiring kebijakan ini, banyak mendapatkan respons penolakan dari berbagai kalangan, termasuk Anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.

Seperti disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Babel, Aksan Visyawan dari Fraksi PKS. Ia mengatakan kenaikan BBM ini membuat masyarakat sengsara dan menuding pemerintah tak paham prioritas.

"Saya kecewa, pertama ekonomi kita baru bangkit dari Covid-19, negara tidak tahu prioritas, jadi rakyat dikorbankan, kenaikan ini menjadikan rakyat sengsara. Daya beli bakal turun, lebih baik subsidi dipakai mensejahterakan rakyat daripada membangun Ibu Kota Baru," kata Aksan kepada Bangkapos.com, Minggu (4/9/2022).

Ia menambahkan, pembangunan Ibu kota Negara (IKN) hanya menghabiskan anggaran dan tidak akan berdampak ke masyarakat.

"Ketimbang membangun ibu kota baru Menghabiskan duit, kita tidak melarat apabila IKN tidak dibangun, tetapi yang membuat melarat dengan kenaikan BBM. Tentu kita kecewa dengan pemerintah, menaikan bahan bakar," jelasnya.

Aksan menyampaikan, seharusnya negara tahu mana yang menjadi prioritas pemerintah. Bukan membangun kereta cepat atau IKN yang menghabiskan banyak anggaran.

"Menurut kita pembangunan Ibu Kota Negara, kereta cepat tidak berdampak, karena apabila tidak ada kereta cepat. Jelas dengan kebijakan ini semakin menurunkan daya beli, rakyat miskin makin banyak, karena semua barang akan ikut naik," jelasnya.

Sementara terkait bantuan langsung tunai atau BLT BBM yang diberikan pemerintah, dikatakan Aksan tidak akan memberikan solusi ke masyarakat.

"Itu bukan solusi, hanya sesaat saja, dahulu bapak Presiden juga mengatakan tidak setuju dengan BLT. Tetapi sekarang dilakukan, kita melihat itu bukan solusi, karena tidak semua kebagian," tegasnya.

Seiring kebijakan naiknya harga BBM ini, Aksan mengharapkan masyarakat tetap bersabar dan jangan terjadi gejolak di kelompok masyarakat tertentu.

"Kepada masyarakat mohon sabar, jangan terjadi gejolak. Terkait keputusan pemerintah ini, tetap harus taat hukum, jangan melawan hukum. Tertib mau gimana lagi keputusan sudah diputuskan pemerintah, tetapi saya masih kecewa," keluhnya.

Senada disampaikan, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bangka Belitung, Azwari Helmi, yang lebih setuju melakukan pembatasan pembelian ketimbang menaikan harga BBM.